KENDARI – Mantan Peneliti PSPK Jakarta Laode Rahmat Apiti meminta Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi agar segera mengentikan kebijakan yang merugikan masyarakat Sultra.
Kata dia, kebijakan Pj Gubernur Sultra itu melecekan masyarakat Sultra dan memuakkan publik masyarakat Sultra
“Beberapa bulan terkahir Pj Gubernur Sultra selalu mengundang reaksi negatif pada publik. Misalnya isu mutasi dan sejenisya sehingga kebijkan yang mempertontonkan keburukannya sediri dalam memimpin Sultra,” tulis melalui Via WhtasAppnya, Kamis (05/07/2018).
Lanjut Rahmat, kebijakan lain yang juga saat ini menjadi sorotan publik Sultra yakni pembentukan Timsel Sekda Provinsi dan pembentukan Tim 9 untuk persiapan lelang Blok Tambang Mattarape.
“Dua kebijakan ini memicu kegaduhan baru di masyarakat Sultra jadi baiknya Pj Gubernur Sultra membubarkan dan atau menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak produktif itu, ” terang Direktur AMAN Center ini.
Laki-laki yang akrab disapa Oder menambahkan, hasil penelurusannya terkait kebijakan Teguh Setyabudi adalah ada dua ditargetkan.
“Kebijakan ini ada dua hal yang mau digolkan Pj Gubernur Sultra, yang pertama terkait Sekda Pj Gubernur akan menggolkan Sekda impor (non putra putri Sultra). Kedua terkait blok tambang itu ada perusahaan tertentu yang mau dokondisikan untuk jadi pemenang tender,” urainya.
Sehingga kata Rahmat, kebijakan tersebut bermuara untuk kepentingan pribadi dan melecehkan masyarakat Sultra.
“Baiknya Pj Gubernur kembali ke nawaitu dalam memimpin Sultra sebab bila dua hal tersebut terus dilakukan maka masyarakat Sultra akan melakukan perlawanan,” tandas mantan Asisten Wakil DPD RI ini.
