KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali meraih piagan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Senin (29/10/2018). Terhitung sejak 2014 lalu, selama lima tahun berturut-turut, Kendari tidak pernah absen meraih predikat tertinggi di bidang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pelaksana tugas (Plt) Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir mengungkapkan, setelah meraih Opini WTP dari BPK RI yang diserahkan dari dirjen kementrian keuangan perwakilan Sultra, dirinya berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kota Kendari untuk terus meningkatkan kinerja.
“Alhamdulillah hari ini kita menerima penghargaan dari departemen keuangan sebagai daerah yang pengelolaan keuangannya mendapatkan Opini WTP. Ini merupakan tahun kelima kita memperoleh WTP walaupun ditahun 2013 masih dengan paragraf penjelasan,” ungkapnya saat ditemui usai kegiatan penghargaan WTP di ruang pola walikota Kendari, Senin (29/10/2018).
Penghargaan tersebut, kata dia, merupakan bentuk kesyukuran Pemkot Kendari bahwa kerja OPD selama ini tidak sia-sia dan mendapatkan apresiasi. Namun, dirinya selalu mengingatkan kepada seluruh OPD lingkup Pemkot Kendari jangan berpuas diri, karena tantangan kedepan semakin berat.
“Dengan WTP ini, semakin memicu semangat teman-teman supaya kinerjanya lebih bagus lagi kedepan.
Mudah-mudahan tahun depan bisa kita pertahanankan WTP ini bahkan kita perlu kita tingkatkan,” ujarnya.
Dia menuturkan, di tahun 2018 ini, pihaknya melibatkan TP4D dari awal untuk semua kegiatan dalam rangka menjaga proses pengelolaan keuangannya di kota Kendari.
“Kedepan juga yakni di tahun 2019, insyaallah kita upayakan untuk beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara digital secara elektronik, misalnya perjalanan dinas SPPD elektronik kita akan upayakan begitu juga dengan PAD supaya lebih maksimal lagi,” cetusnya.
Dia menambahkan, tahun depan pemkot Kendari akan menerapkan tephing boks untuk hotel dan rumah makan, dimana untuk sementara yang jadi percontohan baru 20 sampai 30 titik.
“Hal itu upaya kita untuk memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, sehingga nantinya bisa membiayai pembangunan kita lebih besar juga sekaligus pertanggung jawaban administrasi yang lebih mudah karena dengan menggunakan elektronikfikasi,” pungkasnya. (a)
Reporter : Waty
