KENDARI – Soal pernyataan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setda Sultra, Laode Ali Akbar mempertanyakan kapasitas Rajiun Tumada soal pemberhentian Munarti sebagai Ketua DPRD Muna Barat (Mubar) mendapat banyak sorotan.
Direktur Rajiun Center, Laode Rahmat Apiti mengatakan Laode Ali Akbar selaku Karo Pemerintahan nampaknya menyalakan Bupati Mubar dalam hal kontrofersi pergantian Ketua DPRD di Mubar.
“Pemberhentian memang kewenangan Gubernur tapi prosedurnya jangan loncat-loncat dong, kaya pemain kuda lumping, cara yang dilakukan Karo Pemerintahan sama dengan pemain kuda lumping yakni meloncati prosedur,” katanya saat dihubungi gia WhatsAppnya.
Menurutnya, sebagai Kepala Biro harusnya taat pada prosedur bukan dengan melempar opini opini yang menyesatkan dan menyalakan pihak lain.
“Anggota DPRD Mubar saja kaget karena belum ada pembahasan dan tahapan yang dilaksanakan untuk proses pergantian lantas Ali Akbar tiba-tiba berkoar-koar seperti pemain kuda lumping yang kesurupan,” jelas pria yang akrab disapa Odet ini.
Dikatakannya, Kalau prosesnya normal maka Ketua DPRD Mubar Munarti pasti akan patuh dan wajib mundur dari jabatan tersebut.
“Kalau memang menyalahinaturan tentu proses pencalegkan munarti akan bermasalah di kpu mubar tapi mulus2 saja tuh berarti tidak ada yang bertentangan dengan uu dong kedudukan munarti”.
Rahmat juga menilai, ngototnya Kepala Biro Pemerintahan “menyalakan” pihak-pihak lain ada beberapa kemungkinan yang terjadi.
Pertama, Kepala Biro ini mau menutupi kesalahan prosedur yang sudah dilakukan sehingga dipublik selalu melakukan pembenaran terhadap tindakannya.
Kedua, kemungkinan ada upeti yang masuk sehingga prosesnya begitu instan dan melabrak prosedur.
“Sudah menjadi momok publik ketika berurusan di Biro Pemerintahan ada permintaan-permintaan khusus yang harus kita setor. Kalau Pak Ali Akbar membantah saya akan buka khusus skandal-skandal yang ini,” beber Rahmat.
Ia juga menegaskan, kalau beliau membantah maka dirinya akan fasilitasi korban-korbannya untuk memberikan testimoni dan mereka siap membongkar kebobrokan di Biro Pemerintahan.
Ketiga, tindakan Kepala Biro ini mau mencoreng citra Pemda Mubar khususnya Bupati Mubar.
“Cara ini dilakukan karena ada agenda politis Ali Akbar dan birokrasi seperti ini sebaikanya di “kandangkan” jadi sebaiknya Pj Gubernur Sultra menoffkan Kepala Biro Pemerintahan agar tidak sering membuat kegaduhan di publik,” tambah Odet.
Kata dia, kalau Pj Gubernur Sultra tidak mau maka ada dugaan ada konspirasi bersama untuk mencoreng citra Bupati Mubar.
“Saran saya sebaiknya Kepala Biro Pemerintahan taat prosedur dan jangan getol berpolemik tapi bukan berarti kami tidak mau meladeni pancingannya. Kami lebih santun menyikapi hal ini tidak perlu tegang lagian meladeni beliu tidak memberi manfaat buat kesejahteraan warga Mubar,” tandas Rahmat.(b)
