KENDARI, Mediakendari.com – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Suharno, MTP, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Penataan, Perbaikan dan Fasilitas Penyelesaian Pengakuan terkait pulau yang berada antar Kabupaten atau Kota di Wilayah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 25 Juli 2024.
Kegiatan Rakor itu, turut dihadiri Kabag. Pemerintahan Setda Prov. Sultra, Kasubag Penataan Batas Wilayah Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra, Bappeda Kab/Kota se-Sultra, Tapem Setda Kab/Kota se-Sultra, Dinas PUPR Kota/Kab se-Sultra, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota se-Sultra, Kantor Bahasa Prov. Sultra dan hadir juga secara virtual perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Atika.
Asisten 1 Setda Sultra, Suharno mengatakan, terkait pulau Kawi- kawia antara perairan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dimana
Keberadaan pulau- pulau ini punya permasalahan terkait cakupan dan keberadaan wilayah di Kabupaten induknya. Selain itu dapat dilihat dari sisi letak geografisnya.
“Pulau- pulau yang bermasalah di Konawe, Muna, Buton, Buton Utara, perlu disesuaikan agar dikemudian hari keberadaan pulau- pulau ini terutama perbatasan dengan wilayah luar Sulawesi Tenggara menjadi milik Sulawesi Tenggara. Salah satu kasus adalah pulau Kawi- kawia yang sampai sekarang belum jelas kepemilikannya,” ujarnya.
Lanjut Ia mengatakan, implementasi terkait dengan lokasi pulau- pulau yang ada di Sulawesi Tenggara dan di Kab/Kota, diharapkan masing- masing Kabupaten bisa memberikan data yang valid kepada
Pemprov. Sultra.
Sementara itu, Kasubag Penataan Batas Wilayah Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra, Sayidina Suparhadi, S. Sos., M. Si, menjelaskan bahwa pada rapat kerja di Kementerian pada tanggal 11 Juli yang lalu, telah dibahas mengenai ketidak sesuaian jumlah dan sebaran cakupan wilayah kepulauan di Sultra termasuk mengenai kode- kode wilayah.
“Acuan regulasi yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Prov. Sultra, Kepmendagri Nomor: 100.1.1.6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau. Dan Berita acara Kesepakatan Nomor: 010/TOPONIMI/VII/2024 tentang Penegasan Cakupan Wilayah Administrasi Pulau di Prov. Sultra,” jelasnya.
Ia menambahkan, Prov. Sultra merupakan pemekaran dari Prov. Sulawesi Selatan pada tahun 1964, wilayah Administrasi Prov. Sultra terdiri dari 15 Kabupaten, 2 Kota, 221 Kecamatan, 379 Kelurahan dan 1908 Desa (Data Mendagri). Hal ini, terdapat perbedaan data kelurahan dengan data Prov. Sultra sehingga diperlukan verifikasi.
Rakor ini juga membuka ruang diskusi dan tanyajawab yang menghasilkan Berita Acara kesepakatan tentang verifikasi kode, data wilayah administrasi Pemerintahan dan Pulau di Prov. Sultra, yang ditandatangani bersama.
Reporter : Ronas
