KENDARI, Mediakendari.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 18 September 2023.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi sulandari, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementan Indah Sulistyo Rini, Jamdatun, Kasatgas Pangan Polri dan Brigjen TNI Eko Nursanto, serta semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Arahan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, menyampaikan masih terus berusaha untuk mengatasi khususnya berkaitan dengan beras yang sudah 3 minggu lebih ini terus naik dan belum menghasilkan penurunan yang signifikan. Untuk itu kondisi inflasi Provinsi tercatat ada 10 Provinsi tertinggi yakni Papua Barat dengan inflasi gabungan kota (4,4) persen, Kalimatan Selatan (4,36) persen , Maluku Utara (4,32) persen, Jawa Timur (4,13) persen, Yogyakarta (4,06) persen , NTT (3,95) persen, Kaltim (3,82) persen, Kalbar (3,79) persen , Sulsel (3,53) persen dan Sulawesi Tenggara (3,52) persen.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningrat Widyasanti, menyampaikan paparan tentang indeks perkembangan harga minggu ke-2 september 2023 bahwa adapun komoditas yang menjadi pemicu kenaikan IPH atau indeks perkembangan harga diminggu ke-2 september dipicu oleh komoditas beras yang terjadi kenaikan harga di 341 kab/kota, kemudian gula pasir di 340 kab/kota dan cabai merah yang naik di 226 kab/kota serta komoditas yang mengalami penurunan harga yakni bawang merah, bawang putih, telur ayam ras dan cabai rawit.
Sementara itu, Plh Sekda Sultra, Suharno menyampaikan bahwa tadi kita sudah simak bersama alasannya kita masuk 10 besar Provinsi yang laju inflasinya tergolong tinggi 3,52 persen, Sementara untuk tingkat nasional 3,27 persen sehingga perlu adaya upaya yang cepat dan terukur untuk penanganan laju inflasi kita yang masuk 10 besar saat ini. di Provinsi Sultra yang andil dalam laju inflasi yakni bensin, beras, angkutan udara, rokok keretek filter dan angkutan-angkutan dari 5 komoditas tersebut yang paling tinggi inflasinya adalah bensin.
Kadis Ketapang Sultra menyampaikan bahwa terkait cadangan pangan pemerintah dalam penyaluran diperuntukan untuk bulan Oktober, November dan Desember karena harga beras bergejolak selama 3 minggu maka Bapak Presiden memerintahkan untuk diajukan ke bulan September, Oktober November dan pertanggal 14 kemarin kita sudah launching untuk penyaluran bantuan cadangan pangang pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Ini sebesar 225.516 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Dari tanggal 14 kemarin sampai hari ini sudah menyalurkan sebesar 8.400 KPM yang sudah tersalur khususnya di kota kendari Karena berasnya sendiri sudah siap semua karena kemasan baru tiba pada tanggal 14, kami melakukan pengecekan kualitas beras dan berat,” katanya.
Sehingga Perum Bolug melakukan packing Sehingga hari Senin ini secara serempak diseluruh kabupaten dan kota melakukan penyaluran, serta sudah memiliki jadwal dan pada tanggal 28 September ini akan selesai 100 persen, tadi dilaporkan memang data keluarga menerima manfaat ini mutlak dari Kementerian Sosial Kami masih kurang 18.000 belum terdata sambil menunggu bain-on bain-address kekurangan tersebut kami melakukan percepatan untuk penyaluran bagi bain-on bain-address yang sudah jelas maka sudah kita lakukan penyaluran.
“Hari ini Baubau sudah melakukan penyaluran, kemudian besok dilanjut buton. Jadi totalnya 225.516 KPM yang mendapat bantuan beras 10 kilo di bulan September 10 kilogram di Oktober dan 10 kilo di November Jadi satu keluarga menerima manfaat mendapatkan 30 kilogram. Harapannya dengan disalurkan ini maka gejolak harga beras yang ada di pasar akan segera terkendalikan sehingga inflasi bisa kita kendalikan untuk itu dilakukan percepatan,” katanya.
Terkait dengan program sigap SPHP ini siap jaga harga pasar melalui program SPHP (Stabilisasi Pasukan dan Harga Beras) dilaunching pada tanggal 28 Agustus kemarin sehingga Sultra saat ini sudah punya 110 mitra.
Untuk penjualan beras SPHP tentunya beras dengan harga yang terjangkau sudah ada 110 titik kios yang menjual beras SPHP, kami masih terus melakukan pemetaan dan akan terus menambah jumlah kios kios yang ada di Sulawesi Tenggara untuk bermitra dengan bulog menjual beras program SPHP Sehingga masyarakat kita bisa menjangkau beras dengan harga yang relatif terjangkau.
‘’Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki cadangan pangan pemerintah provinsi Sebanyak 192,11 ton beras masih di gudang bulog dan itu memang kita akan peruntukan manakala terjadi hal yang tidak terduga dan terjadi kenaikan harga yang sudah melampaui batas sekitar 30 persen,’’ ungkapnya
beras premium di Sulawesi Tenggara terjadi penurunan dari harga yang ditetapkan atau harga enceran tertinggi dan beras medium memang terjadi lonjakan sekitar 13,14 persen kenaikan.
