KONAWE UTARA

Ratusan Warga Konut Keciprat BSPS

550
Bupati Konut
Bupati Ruksamin saat menyerahkan buku tabungan BSPS ke warga di tiga kecamatan. Foto : Istimewa.

Reporter : Mumun

WANGGUDU – Sebanyak 779 kepala keluarga di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) keciprat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2020 ini untuk rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBN.

Bantuan BSPS itu diserahkan langsung oleh Bupati Ruksamin secara simbolis kepala kepala keluarga di tiga kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Andowia, Asera dan Oheo pada Kamis kemarin 23 Juli 2020.

Bupati Ruksamin mengatakan Konut merupakan daerah terbanyak yang mendapatkan BSPS di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Ini yang patut kita syukuri karena sudah dua tahun ini Konut selalu mendapat bantuan terbanyak di Sultra,” kata Mantan Ketua DPRD Konut ini.

Ia mengungkapkan Pemkab Konut akan terus berupaya membantu masyarakat yang rumahnya masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).

“Warga yang belum mendapatkan bantuan BSPS bersabar dulu, semua sudah saya data. Asal layak untuk mendapatkan BSPS saya usulkan,” ujarnya.

“Yakin dan percaya bapak ibu sekalian kami salaku pemerintah daerah tidak akan berhenti sampai pada pemberian bantuan tadi. Tetapi kami akan terus melakukan upaya agar seluruh masyarakat yang kurang layak mendapatkan bantuan ini,” sambung Ketua DPW PBB Sultra ini.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Konut, Azis Muslim dalam laporannya mengatakan lima kecamatan keciprat bantuan BSPS tersebut diantaranya, Kecamatan Andowia, Asera, Oheo, Landawe dan Wiwirano.

Dari 779 BSPS yang didapatkan, 576 unit merupakan pembanghnan rumah baru dan 203 unit untuk peningkatan kualitas rumah.

Menurut Azis Muslim, pemberian bantuan ini patut di syukuri, mengungat banyak di daerah di Indonesia yang dilanda banjir tetapi tidak secepat ini untuk direalisasikan BSPS oleh pemerintah pusat.

“Kenapa di Konawe Utara demikian cepat, tentu ini adalah usaha dan kerja keras kita semua khususnya Bapak Bupati tidak henti-hentinya melakukan koordinasi dan konsultasi di pusat dan mengarahkan kepada semua OPD untuk melakukan percepatan pembangunan,” bebernya.

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version