RUMBIA – DPRD Kabupaten Bombana akhirnya menjawab aspirasi masyarakat yang menuntut lembaga tersebut turun tangan atas kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen.
Sesuai yang dijadwalkan, DPRD menggelar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana di Aula Kantor DPRD Bombana , Senin (22/7/2019).
Karena pentingnya pembahasan ini, nampak masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana turut hadir di tempat digelarnya RDP.
Hadir mewakili Pemkab Bombana, yakni sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah (BKD), serta sejumlah staf dari instansi tersebut.
RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bombana Andi Firman ini berjalan tertib dan diwarnai saling tanya jawab antara legiselotr dan BKD serta masyarakat.
BACA JUGA :
- Dua Warga Konawe Usai Pulang Umroh, Doakan Pasangan HADIR Jadi Bupati Konawe
- Unsur Pimpinan DPRD Konawe Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
- ASR-HUGUA Bakal Bentuk Badan Ekonomi Kreatif Daerah Untuk Bina Potensi Anak Muda
- Cabup Harmin Ramba Beri Penjelasan Kepada Cawabup Syamsul Ibrahim Terkait Konsep Pembangunan Konawe Maju Menuju Kota PADI buat Samsul
- Pengerjaan Jalan Lambuya – Motaha Capai 80 Persen, Ketua DPD Gerindra Sultra : Panjang Jalan Yang Akan DiKerjakan 23,5 KM
- Paslon No 3 HADIR, Tampil di Panggung Debat Dengan Menguasai Materi dan Bermartabat
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Andi Firman membacakan rekomendasi yakni pertama, agar Pemkab Bombana mengkaji ulang perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang mencapai 300 persen.
Kedua, Pemkab Bombana juga diminta melakukan evaluasi atas Perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan di wilayah Bombana.
Dan ketiga, Pemda Bombana juga diminta untuk memastikan berjalannya Standar Operaional Prosedur (SOP) dalam penetapan Peraturan Bupati (Perbup), khususnya sosialisasi ke masyarakat dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan. (A)
Reporter : Hasrun
