Reporter: Muh. Ardiansyah R
Editor : Kang Upi
KENDARI – Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengucurkan dana desa (DD) sebesar Rp 1,653 Triliun bagi 1911 desa yang tersebar di 15 kabupaten.
Hal itu diungkapkan Pj Sekda Sultra, La Ode Ahmad Pidana, pada rapat evaluasi program pembagunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sultra, Selasa, (17/12/2019).
Menurutnya, DD dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten jika tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan desa dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpatisipasi melalui pemanfaatan DD di tahun 2020 mendatang,” ujarnya.
Baca juga :
- Gerindra Sultra Akhirnya Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak di Lambuiya Konawe
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Empat Artis Ibu Kota Ikut Meriahkan Kampanye Akbar Paslon No 3 Harmin dan Dessy di Lapangan Sepak Bola Desa Humboto Uepai, Ribuan Massa dari 28 Kecamatan Turut Memeriahkannya
Ia juga menyebut, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Sultra sejak tahun 2015 – 2018 telah menyalurkan DD sebanyak Rp 61 Triliun.
Sementara itu, Kepala DPMD Sultra, Tasman Taewa menuturkan, rapat evaluasi P3MD ini untuk menyampaikan hasil pencapaian selama pelaksanaan pembangunan desa melalui DD.
“Bagian dari upaya menyamakan persepsi dan memberikan kontribusi positif sekaligus memotivasi untuk memanfaatkan DD dengan pengelolaan keuangan secara transparan,” kata Tasman Taewa.
Tasman juga menjelaskan, penyampaian hasil monitoring DD ini untuk merumuskan langkah pembinaan serta pengawasan terhadap pembangunan desa melalui transparansi anggaran untuk mengindari penyimpangan.
“Terciptanya sinergi diantara para pemangku kepentingan, untuk memberikan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa termaksud pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
