Reporter : Mumun
JAKARTA – Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk turun langsung ke Bumi Oheo melakukan kajian terkait bencana banjir yang melanda daerah itu.
Permintaan itu dilontarkan orang nomor satu di Konawe Utara, saat dirinya menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar oleh KLHK RI di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Kata Ruksamin usai acara tersebut, Pemerintah Daerah Konawe Utara berdasarkan perundang-undangan yang ada, memiliki kewenangan yang sangat terbatas.
BACA JUGA :
- Pasangan Cagub dan Cawagub Sultra, Yusuf Tawulo dan Abdul Rahman Made Klaim Dapat Rekomendasi Hanura
- Pemprov Sultra Sukses Pertahankan WTP
- Mulai Luncurkan Sertifikat Elektronik, BPN Baubau : Lebih Unggul dari Sertifikat Manual
- SMP Frater Kendari Torehkan Prestasi Siswa Di Bidang Akademik Dan Non Akademik
- Ketua DPRD Konawe Atensi Pemda Salurkan Bantuan Banjir kepada Masyarakat
- PMII Konawe Unjuk Rasa Soal Dugaan Afiliasi Badan Ad Hoc dan Mobil Dinas Ketua KPU Konawe di Lokasi Pertambangan
“Pemda yang kewenangan terbatas, misalnya pengelolaan lingkungan. Kan di sini ada Bappenas, KLHK kami minta turun ke Konut baru kita bicara sama,” kata Ruksamin.
Mantan Ketua DPRD Konut ini menganggap, jika persoalan banjir yang menimpa Bumi Oheo beberapa waktu yang lalu harus ditelusuri akar permasalahannya dari hulu dan yang dapat melakukan itu adalah pemerintah pusat.
“Kalau Konawe Utara yang bicara tidak akan cukup, nah sementara penanganan di hulu itu kan kewenangan pusat. Karena di hulu sungai itu melibatkan lintas kabupaten dan bahkan lintas Provinsi. Makanya tadi saya minta ke Kementerian LHK untuk turun langsung ke Konut supaya ada penanganan bersama,” ujarnya. (A)