Reporter : Mumun
JAKARTA – Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk turun langsung ke Bumi Oheo melakukan kajian terkait bencana banjir yang melanda daerah itu.
Permintaan itu dilontarkan orang nomor satu di Konawe Utara, saat dirinya menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar oleh KLHK RI di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Kata Ruksamin usai acara tersebut, Pemerintah Daerah Konawe Utara berdasarkan perundang-undangan yang ada, memiliki kewenangan yang sangat terbatas.
BACA JUGA :
- Gegara Disorot Anggaran Rp 1,9 M, Proyek Tak Sesuasi Spesifikasi, Kajari Konawe Minta Pekerjaan Dihentikan Sementara
- Sultra Maimo 2026 di Kendari Berakhir 9 Agustus
- Peringati Hari Lahir Kejaksaan Tahun 2026, Asintel Kejati Sultra : Ada Tauziah Ustad Das’ad Latif sampai Adhyaksa Run
- Ditlantas Polda Sultra Edukasi Pengemudi Angkutan Barang, Tekankan Kelaikan Kendaraan Demi Keselamatan
- Angkat Tema Sinergi Polri dan Masyarakat, MEK TV Berikan Penghargaan kepada Kapolda Sultra melalui Kabid Humas
- Jadi Narasumber Program Jaksa Menjawab, Asisten Pemulihan Aset dan Kasi Penkum Kejati Sultra Terima Penghargaan dari Komisaris MEK TV
“Pemda yang kewenangan terbatas, misalnya pengelolaan lingkungan. Kan di sini ada Bappenas, KLHK kami minta turun ke Konut baru kita bicara sama,” kata Ruksamin.
Mantan Ketua DPRD Konut ini menganggap, jika persoalan banjir yang menimpa Bumi Oheo beberapa waktu yang lalu harus ditelusuri akar permasalahannya dari hulu dan yang dapat melakukan itu adalah pemerintah pusat.
“Kalau Konawe Utara yang bicara tidak akan cukup, nah sementara penanganan di hulu itu kan kewenangan pusat. Karena di hulu sungai itu melibatkan lintas kabupaten dan bahkan lintas Provinsi. Makanya tadi saya minta ke Kementerian LHK untuk turun langsung ke Konut supaya ada penanganan bersama,” ujarnya. (A)
