Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas menyangkal adanya konflik antara dirinya dan Gubernur Sultra Ali Mazi, sebagaimana ramai diberitakan media sepekan kemarin.
Menurut, Lukman Abunawas, untuk semua yang terjadi dirinya sebenarnya hanya memberikan kritikan dan saran yang membangun demi Sultra yang tetap kondusif.
“Tidak ada yang konflik, ini hanya kritik dan saran yang konstruktif. Insya Allah Sultra tetap Kondusif, Terkendali dan selalu aman,” jelasnya via WhatsApp, Kamis, (10/01/2019).
Selain menyangkal adanya konflik yang memicu keretakan hubungan dengan orang nomer satu di Sultra itu, Lukman juga menegaskan dirinya masih memegang komitmen dan loyal.
“Insya Allah, saya Lukman Abunawas tetap loyal, lugas, lembut, tegas, serta selalu amanah, dipercaya, kommit, biar pejabat lain tidak kommit atau konsisten, tapi saya tetap kerja untuk Sultra yang aman,” sambungnya.
Baca Juga : Tidak Dilibatkan Saat Mutasi, Wagub Sultra Pertanyakan Komitmen Gubernur
Dalam komitmennya itu, Lukman mengakui dirinya juga menjunjung tinggi Keputusan Gubernur berkaitan dengan rotasi serta mutasi pejabat Pemprov Sultra. Termasuk diantaranya, keputusan Gubernur Sultra untuk memutasi 42 pejabat Pemprov, beberapa waktu lalu.
“Saya hanya mau beri saran-saran saja kalau memang dilibatkan tapi bukan memaksa, minimal saya diberitahu lebih awal kalau sudah disusun mutasi supaya saya tidak kaget,” jelas Lukman.
Mantan Bupati Konawe ini juga menyebutkan, Pj Sekda seharusnya mampu memediasi untuk memberi saran atau mengingatkan kepada Gubernur.
Baca Juga : Tanggapi Kekecewaan Lukman, Ali Mazi : Mutasi Hak Prerogatif Gubernur
“Itu saja yang saya clearkan dan luruskan agar tidak ada persepsi yang negatif. contoh kemarin ada Kabid Gol 3.D membawahi Gol 4.A, ada juga jabatan tekhnis dijabat dari latar belakang Guru atau S.Pd, ini yg kita harus ingatkan beliau,” urainya.
Tidak hanya itu, dalam kebijakan rotasi dan mutasi yang telah diambil ada pejabat eselon III dan IV yang sudah menjabat 17 – 20 tahun menduduki jabatannya. Seharusnya pejabat seperti inilah yang dirotasi untuk penyegaran.
Olehnya itu, dirinya menekankan agar Pj Sekda Sarifuddin Safaa dan Kepala BKD Laode Mustari harus dapat menjadi penengah atau mediator untuk kebersamaan kita semua.
“Ini jugakan demi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan & kemasyarakatan. Maaf saya menjelaskan untuk kita ketahui bersama. Saya punya hak Jawab sebgai bagian dari hak asasi Manusia,” tutupnya. (A)
