KENDARI – Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra soal dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dirinya sempat mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar berhati-hati.
Hal itu dikatakannya karena KPK sudah masuk di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). ADP mengatakan, melihat banyak fenomena daerah yang kadang-kadang satu bulan ada kepala daerah yang dikena musibah terkena OTT oleh KPK, dirinya mengingatkan kepada perangkat daerah agar selalu berhati-hati, karena KPK sudah masuk di Sultra.
“Sebenarnya saya lihat bahwa bukan hanya bupati, wali kota atau gubernur yang di OTT secara langsung, tetapi berdasarkan perkembangan kasus, selalunya pasti ada perintah dari pimpinan kepada jajarannya, diduga ataupun betul tetapi kita harus berhati-hati,”
ujar ADP saat menyampaikan sambutan pada kegiatan MoU bersama Kapolres dan Kajari di ruang rapat walikota Kendari, Senin (26/02/2018) lalu.
ADP mencontohkan, kadang-kadang kalau dilihat ada salah satu kepala daerah yang bulan lalu terjaring OTT di daerah Jombang dan itu kasus yang ada di Puskesmas, terjadi Pungli sampai Rp 400 juta.
“Saya harapkan agar seluruh jajaran Pemerintah Kota dan teman-teman Perangkat Daerah agar menghindari hal ini, jangan melakukan Pungli karena melibatkan orang banyak, dan ini sangat rawan sekali,” tegas ADP.
Sayang sekali, berselang dua hari ADP memperingatkan jajarannya untuk berhati-hati soal masuknya KPK di Sultra, namun Rabu (28/2) pagi tadi masyarakat Sultra dihebohkan perihal pemeriksaan KPK terhadap Wali Kota Kendari tersebut di Polda Sultra.
Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto. Kata dia, ADP dan ayahnya (Asrun, red) sedang diamankan dan tengah dimintai keterangan oleh tim KPK sejak semalam.
“Jadi saat ini ADP dan calon Gubernur Sultra, Asrun sedang diamankan dan dimintai keterangannya oleh Tim KPK,” terang Sunarto.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari fajar.co.id, dari ketujuh orang yang diperiksa oleh tim anti rasuah tersebut, yang akan diberangkatkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kantor KPK hanya empat orang. Mereka diantaranya, Asrun, Adriatma Dwi Putra, Hasmun Hamzah (Pengusaha Jotun/ Direktur PT Sarana Bangun Nusantara), dan Fatmawati Faqih (Mantan Kepala BOKAD Kota Kendari). Rencananya, mereka akan diterbangkan dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 19.00 Wita malam ini.
