KENDARI, Mediakendari.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggu, diselenggarakan melalui Zoom Meeting diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), dirangkaikan Rakor Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Polio, berlangsung di ruang Pola Lantai 3 Kantor Gubernur Prov. Sultra, Senin, 8 Juli 2024.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia tersebut, dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir.
Rakor ini dipaparkan materi oleh narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud dan Sekretaris Ditjen. P2P Kemenkes, Yudhi.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan
bahwa sejak kurun 2 tahun terakhir, banyak daerah- daerah yang sudah bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Namun ada daerah- daerah yang mungkin sudah berupaya tetapi masih menemukan kendala- kendala dalam pengendaliannya.
“Mengingatkan kepada seluruh daerah terutama dinas terkait, harus melakukan pembenahan terkait distribusi pupuk dengan mengecek seluruh hasil kegiatan di lapangan dengan pengendalian harga pupuk sehingga tidak terdapat penyimpangan” ujarnya.
Tomsi juga berharap ini menjadi atensi karena menyangkut nasib rakyat banyak dan juga para petani. Dimana Dinas terkait harus bisa melakukan terobosan kreatif yang tidak melanggar dari aturan. Dan diharapkan Pemerintah Daerah harus secepatnya mengirim data berkaitan dengan cetak sawah. Yang saat ini terdapat 48 Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan.
“Dalam kesempatan baik yang tentunya diharapkan dapat mensejahterakan petani sehingga kebun atau sawahnya yang tidak produktif dicetak menjadi sawah yang dialiri oleh irigasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, dalam paparannya menampilkan jumlah Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M1 Juli 2024 berkurang dibandingkan pada Minggu sebelumnya, sedangkan jumlah kab/kota yang mengalami penurunan IPH pada Minggu ini Juli bertambah.
Adapun 10 Kab/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Wakatobi dengan perubahan IPH 1,33 persen dengan komoditas andil terbesar yakni beras, ikan kembung dan cabai rawit.
Sementara Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 400.5.2/2673/SJ tanggal 7 Juni 2024, terkait langkah-langkah untuk penanggulangan kejadian luar biasa ( KLB) Polio yakni meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk pertama, mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0- 7 tahun, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang- kurangnya 95% yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Kedua, PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 Provinsi dan PIN tahap 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 di 27 Provinsi. Ketiga, menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke empat, menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Selanjutnya yang kelima, melakukan advokasi dan sosialisasi. Ke enam, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Dan yang Ke tuju, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.
Pada Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni Kadis. Ketapang, Kadis. Kesehatan, Perwakilan Inspektorat, BPS, Bulog, Satgas Pangan Polda dan Dinas terkait lingkup Pemprov. Sultra.
Usai mengikuti Rakor inflasi secara virtual, Sekda Sultra, Asrun Lio menyampaikan dua hal yaitu, pertama, inflasi Sultra sudah cukup baik pada saat ini namun IPH Sultra pada Minggu pertama Juli mengalami kenaikan diangka 0,06 persen dengan posisi berada diurutan ke- 5 secara nasional, sehingga penyebabnya karena sebagian besar harga ikan kembung dan jenis ikan lainnya termasuk beras. Yang kedua, untuk hasil laut kondisinya musim gelombang tinggi sehingga berdampak pada penjualan.
Kemudian, untuk polio dan TBC agar dapat segera mengikuti agenda nasional jadi harus melakukan instruksi- instruksi, tegas Sekda.
“Indonesia kini menempati urutan kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (TBC) dan untuk Provinsi Sultra berada diurutan ke- 18, Kita berada ditengah- tengah, jelasnya.
Asrun Lio juga mengingatkan bahwa rakor- rakor seperti ini bukan hanya ajang untuk memperbaiki tetapi juga untuk mengevaluasi. Kemudian segera dilakukan langkah – langkah strategis untuk bisa menangani dua hal tersebut di atas.
Reporter : Ronas
