Reporter : Rahmat R.
Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Mustari menyebut, seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JTP), atau Eselon II lingkup Pemprov bakal segera dilaksanakan.
Lelang jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra itu, kemungkinan besar pelaksanannya setelah penetapan APBD-P 2019.
“Kita akan lelang jabatan eselon II ini setelah penetapan APBD-P 2019,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/08/2019).
Soal jumlah jabatan yang bakal dilelang ada sekitar 18 jabatan. Saat ini, 14 jabatan sementara disisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadis dan 4 jabatan lainnya pejabatnya masuk daftar pensiun.
BACA JUGA :
- PT Electronic City Indonesia Resmi Buka Gerai Baru di The Park Mall Kendari, Hadirkan Ragam Promo
- ASR-HUGUA Bakal Bentuk Badan Ekonomi Kreatif Daerah Untuk Bina Potensi Anak Muda
- Partai Gerindra Berangkatkan Dua Warga Konawe Pemenang Paket Umroh Saat Deklarasi Paslon HADIR
- Kadis Kominfo Sultra Apresiasi Kehadiran BSSN RI untuk Gelar Rapat Bersama dan Evaluasi Keamanan Siber dan Sandi Negara
- Buka Kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Buton, Busel, dan Buteng, Pj Gubernur Sultra : Saya Berharap Anggota DPRD Dapat Menjalankan Tugasnya Dengan Baik
- Pj Gubernur Sultra Apresiasi Kegiatan Gerakan Pangan Murah Secara Serentak di 17 Kabupaten/Kota Se Sultra
“Ada 18 jabatan yang akan dilelang. Meskipun belum pensiun akan tetap kita lelang. Karena ada persiapan anggaran,” jelas Mustari.
Untuk jumlah anggaran yang disiapkan Pemprov untuk lelang jabatan ini menurut hitungan sekitar Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar.
Sebab, kata Mustari, ada penerimaan negara bukan pajak yang mesti dibayar oleh Pemprov dalam proses lelang tersebut. Perhitungannya, untuk tiap orang calon eselon II yang mesti dibayar kisaran Rp 7 juta. Sehingga secara otomatis membutuhkan biaya yang besar.
“Kalau satu jabatan itu diminati oleh lima orang. Jadi penerimaan negara bukan pajak yang harus dibayar kepada negara oleh daerah yang dibiayai melalui APBD untuk masing-masing pelamar. Satu jabatan untuk satu orang harus menghabiskan anggaran hingga Rp. 7 juta, kalau satu jabatan diminati lima orang berarti Rp 35 juta,” urai Mustari.
Sehingga, jika 18 jabatan diminati banyak orang maka yang dihabiskan untuk anggaran seleksi sangat besar. Olehnya itu, pemerintah provinsi menyiapkan besar anggaran di APBD P ini untuk seleksi eselon II tersebut.
“Intinya seleksi ini butuh anggaran besar. Jadi kita siapkan untuk 18 jabatan ini. Belum lagi panitia seleksi, mereka juga butuh anggaran besar untuk melakukan seleksi,” tukas Kepala BKD Sultra ini.
Untuk diketahui, daftar jabatan eselon II yang diisi oleh Plt adalah Kadis Kominfo, Bappeda, Biro Ekonomi, Dikbud, Bina Marga, Tanaman Pangan dan Peternakan, Kasar Pol PP, Sekretaris Dewan, Biro Pembangunan, Plt Kepala Perpustakaan, Plt Kesbangpol, ESDM, dan staf Ahli. Sementara, 4 jabatan yang masuk daftar pensiun adalah, Biro Ketahanan Pangan, Asisten I, Kasat Pol PP dan satu jabatan lainnya. (B)
