Redaksi
KENDARI – Para pelatih dan atlet karate yang sudah bersiap melaksanakan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, tingkat provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kecewa berat.
Pasalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Sultra tak melaksanakan seleksi tersebut dengan alasan tak ada anggaran. Namun, tiba – tiba, Dikmudora melakukan penunjukan atlet secara langsung yang akan mewakili Sultra di O2SN tingkat nasional.
“Di Kota Kendari kan sudah dilaksanakan O2SN SD. Anggotaku semua juara, tapi tidak diadakan seleksi tingkat provinsi, dengan alasan tidak ada biaya. Tiba – tiba Diknas menunjuk atlet dari Kolaka Utara dan Bau Bau untuk berangkat ke nasional, ini gak bener, harusnya selseksi dulu tingkat provinsinya,” jelas Pelatih Karate SD 2 dan 22 Kendari, Amril Sabara kepada mediakendari.com, Jumat (23/8/2019).
Menurut Amril, yang paling dirugikan dengan tidak dilaksanakannya seleksi O2SN tingkat provinsi adalah atlet.
“Kita dirugikan dalam hal ini. Saya minta harus dibatalkan ini atlet yang mau berangkat untuk SD tingkat nasional,” ujarnya.
Seharunya, lanjut Amril, sebelum menunjuk atlet untuk mewakili Sultra ke tingkat nasional, harus diadakan seleksi dulu tingkat provinsi dan bukan melakukan penunjukan langsung.
“Sebelum memberangkatkan atlet ke tingkat nasional, harus diadakan seleksi tingkat provinsi. Itu baru benar,” tegasnya.
BACA JUGA:
- Buka Turnamen Volly Ball CUP I Wawolemo, Harmin Ramba Saya Juga Bagian Putra Wawolemo
- Rangkaian HUTRI ke 79 Tahun, KORMI Konawe Gelar Kejuaran Panahan
- Wakili Pj Gubernur, Asrun Lio Lepas 10 Ribu Peserta Barisan Kirab Kebangsaan
Sementara itu, salah satu perwakilan Dikmudora Sultra, Haris Silondae membenarkan bahwa tak ada seleksi O2SN tingkat provinsi. Terkait penunjukan langsung, Haris bilang, sudah konsultasi ke Sekum Forki Provinsi Sultra.
“Terkait penentuan yang mewakili atlet cabor karate ke tingkat nasional, itu memang ada konsultasi ke sekum Forki Provinsi, oleh Diknas Provinsi ada konsultansi,” jelasnya saat dihubungi.
Ia juga mengatakan, penentuan atlet yang akan diberangkatkan adalah hasil kesepakatan Diknas kabupaten/kota.
“Jadi bukan Dikmudora provinsi yang menentukan atlet, itu kesepakatan Dinas Pendidikan kabupaten/kota se Sultra,” imbuhnya.
Haris bilang, jika ada yang tak terima dan protes terkait hal itu, ia mengarahkan agar protes ke diknas kabupaten/kota masing-masing.
“Kalau ada yang mau protes, protesnya ke Diknas Kabupaten/kota, bukan ke Provinsi. Diknas provinsi itu terima hasilnya saja. Jadi salah alamat kalau protes ke Diknas provinsi,” tutupnya.
