Reportert : Ardilan
Editor : Kang Upi
BAUBAU – Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nampaknya sulit dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra).
Seperti halnya sejumlah daerah lain di Sultra, ketiadaan anggaran untuk proses seleksi dan penggajian PPPK menjadi pertimbangan dan alasan utama.
“Proses seleksi PPPK membutuhkan biaya seperti persiapan panitianya, rapat koordinasi dan fasilitas yang harus disediakan. Semua itu butuh biaya dan hampir semua daerah tidak merencanakan hal ini dalam APBD 2019,” ungkap Kepala BKPSDM Baubau, Asmaun kepada mediakendari.com, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (19/2/2019).
Baca Juga : Pemprov Sultra Bersiap Buka Pendaftaran PPPK, 180 Orang Bakal Diterima
Selain anggaran, kata Asmaun, hal lain yang menyebabkan pihaknya belum melakukan tahapan perekrutan PPPK, karena hingga saat ini BKPSDM Baubau belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait seleksi PPPK ini.
“Belum ada petunjuk teknis untuk PPPK ini. Sehingga membuat langkah kita agak lama dan bisa dikatakan terlambat. Kita mau tunggu seperti apa seleksi PPPK ini, karena kita belum tahu teknisinya, tiba-tiba kita dengar sudah ada pengumuman pendaftaran dibuka,” ujarnya.
Padahal seharusnya, kata dia, sebelum ada pengumuman pembukaan pendaftaran PPPK dari Pemerintah Pusat, harus ada pertemuan untuk membahas juknis seleksi PPPK.
ebab, lanjutnya, model perekrutannya hampir sama dengan penerimaan CPNS lalu, mulai dari sistem ujian menggunakan CAT dan juga penggajiannya setara PNS.
Untuk ini, Asmun menyebut Pemkot Baubau belum siap dengan penggajian pegawai tersebut karena APBD 2019 telah ditetapkan.
“Sulit kalau tidak ada anggaran. Kuncinya harus ada biaya yang disiapkan. Tapi bukan berarti kami tidak ada perhatian tapi seperti apa langkahnya kami juga bingung,” tukasnya.
Mantan kepala Bappeda Baubau ini menambahkan, seleksi PPPK diprioritaskan untuk database K2 yang telah sarjana dan sudah terdaftar di BKN, dikhususkan pada tenaga pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian.
“Yang saya terima ini datanya ada kurang lebih 30 orang. Tetapi jumlah itu belum diverifikasi ulang apakah masih ada orangnya. Misalnya di pendidikan ada 20 orang, apakah mereka ini masih di Baubau, atau apakah yang bersangkutan masih bersedia kita belum tahu karena ini berdasarkan data base yang lama,” tandasnya. (A)
