Reporter : Jul Awal Sanatu
LAWORO – Seluruh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengunjungi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Mubar, Senin 30 November 2020.
Dalam kesempatan itu, forum BPD menyampaikan berdiskusi bersama Kepala BPMPD Mubar, Laode Tibolo mengenai aspirasi terkait tunjangan kedudukan dan operasional BPD.
Ketua Forum BPD Mubar, Abdi mengungkapkan pihaknya selalu menggaungkan dan mengeluhkan terkait tunjangan kedudukan dan operasional BPD yang dinilai minim.
“Olehnya itu, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi terkait itu pada semua leading sektor seperti DPRD, Bupati, Sekda, dan hari ini kita di BPMD,” ungkap Abdi.
Abdi menyebut, BPD di Mubar selama ini mengeluhkan antara tugas dan tanggung jawab di desa tidak sebanding dengan operasional dan tunjangan kedudukan. Apalagi, kata dia, tugas BPD hampir sama dengan Kepala Desa (Kades).
“Kami harap ini menjadi pertimbangan kedepan bagi pemerintah daerah sehingga BPD bisa maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan di desa,” lanjutnya.
Ia membeberkan besaran biaya yang diajukan untuk operasional BPD masing-masing desa kedepan berkisar sampai Rp 30 juta-an dan untuk tunjangan kedudukan bisa naik dari Rp 700 ribu. “Ini sudah termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPMPD Mubar, Laode Tibolo menuturkan sebelumnya dirinya sudah pernah disampaikan persoalan yang dimaksud BPD oleh Plt. Bupati beberapa waktu lalu.
“Saat ini kita menunggu pagu anggaran alokasi dana desa (ADD) untuk tahun 2021. Rancangan perbup pun kita belum buat karena postur ADD belum keluar, apakah ini berkurang atau bertambah,” jelas Tibolo.
Ia pun mengakui tunjangan kedudukan dan operasional BPD saat ini masih minim dan tidak sebanding dengan tupoksi BPD itu sendiri. Olehnya itu, Tibolo berjanji akan memperjuangkan aspirasi usulan BPD ini dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah.
“Saya tetap akan memperjuangkan aspirasi BPD. Kalau memungkinkan untuk dinaikkan kenapa tidak. Kita lihat dulu nantinya karena ini dia diatur berdasarkan keuangan daerah melalui kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya. (2).
