Reporter : Erlin
Editor : Kang Upi
ANDOOLO – Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo S.Sos. M.Si menyoroti besarnya anggaran yang diusulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, sebesar Rp 53,6 miliar.
Terkait usulan itu, kata Irham, dirinya akan menyampaikan ke Badan Anggaran untuk selanjutnya mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) dan KPU Konsel guna membicarakan hal tersebut. Irham juga menjelaskan, hingga sejauh ini dirinya belum mendapatkan konfirmasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Nanti kami akan gelar rapat, sebelum agenda Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober mendatang, itu sudah harus ada. Jadi sebelum diteken kita harus melihat secara proporsional hati-hati,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/7/2019).
Politisi Golkar ini juga menjelaskan, jika dilihat dari besaran usulan pengaanggaran itu, maka perlu dilakukan evaluasi, karena kebutuhan anggaran antara Pemilu serentak dan Pilkada tidak bisa sama.
“Kalau kemarin wajib pilih di TPS dibatasi, tapi di Pilkada nanti tidak seperti itu, karena prosesnya akan cepat, tetapi nanti kita akan lakukan simulasi berapa waktu yang dihabiskan wajib pilih didalam bilik,” ungkapnya.
Demikian halnya dengan biaya Alat Praga Kampanye (APK), lanjut Irham, Ia menyarankan agar pengadaan APK dilakukan dengan melibatkan rekanan lokal dan tidak di Jakarta, namun tetap memiliki kualitas yang terbaik.
“Karena dipastikan akan berpengaruh dengan biaya mobilisasi, kalau pengadaan APK nya belanja disini, asalkan kualitasnya juga sama dengan di Jakarta ini bisa mengurangi usulan anggaran tersebut, sambil memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal di daerah,” tambahnya.
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
Irham juga menuturkan, untuk kebutuhan pendanaan itu disesuaikan dengan jumlah TPS yang aakan dibentuk pada Pilkada tahun 2020 mendatang. “Jumlah TPS juga menentukan, semakin berkurang jumlah TPS otomatis biaya juga akan berkurang,” ujarnya.
Meski demikian, kata Irham, dirinya belum membuka secara detail usulan anggaran KPU tersebut, dan belum diskusi dengan KPU, untuk mengetahui hal yang diaanggap hal prinsip dalam penyusunan anggaran tersebut.
Ia juga menyebut dirinya akan melihat item yang dianggap sangat prinsip. Menurutnya juga, DPRD berkomitmen untuk mengsukseksan Pilkada kedepan dengan angka rasional, termasuk melihat pergeseran jumlah wajib pilih dalam 5 tahun kedepan.
“Kalau Dana sebesar Rp.53 miliar yang diusulkan KPU itu terjadi, saya pastikan kedepan tidak akan ada pembangunan di Konsel. Makanya nanti kita akan pertanyakan,” tegasnya.
Selain KPU dan Bawaslu, ujar Irham, pihak Keamanan seperti TNI, Polri dan petugas pendukung dari Kesbangpol dan Satpol PP juga perlu dianggarkan. “Jadi bukan hanya KPU dan Bawaslu saja yang kita anggarkan, tapi dari pihak keamanan, Kesbang dan Satpol PP, itu juga dianggarkan,” bebernya.
Menurut Irham, Pilkada ini adalah agenda lokal, kalau ada masalah paling dikordinasikan ke provinsi, jadi DPRD membahas dan yang mengawasi kita semua. “Saya berharap anggaran yang digelontorkan nanti dapat dikelola dengan transparan, jangan sampai ada yang dimain-mainkan,” tegasnya. (A)
