Reporter : Safrudin Darma
Editor : Kang Upi
LABUAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara nampaknya ingin memproteksi secara tegas, agar siswa SMAN 1 Wakorumba Utara tidak dimanfaatkan pihak tertentu dan menjadi korban Money Politik atau Politik uang.
Olehnya itu, dalam sosialisasi di Sekolah tersebut, Rabu (13/03/2019), Kepala Divisi Kukum KPU Butur Alwi menegaskan, bahwa jika siswa terlibat atau melakukan Politik uang akan dikenakan sanksi penjara.
Menurut Alwi, Pemilu kerap diidentikkan dengan Politik uang, untuk itu dirinya mengajak siswa yang akan nantinya akan terlibat langsung di pesta Demokrasi Pemilu 2019, April mendatang, agar tidak tergiur Politik uang.
“Apabila didapat oleh Bawaslu itu sangat bahaya dan bisa dipenjarakan, jadi marilah kita membangun pesta Demokrasi tanpa Politik uang,” jelas Alwi dihadapan siswa.
Ia juga mengajarkan sejumlah tips dan langkah mencegah untuk menjadi korban Politik uang, yakni dengan melaporkan ke sentra Gakkum Pemilu.
“Kami mengajak adik-adik mari perangi Politik uang di Daerah ini, kalau ada yang dapatkan maka laporkan digakkum Pemilu, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu,” ungkapnya.
Baca Juga :
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Kampanye Dialogis Paslon Kada No 3 HADIR Berakhir di Padangguni Jemput Kemenangan
- Pemilik SPBU Wonggeduku Terima Silaturahmi Cabup Harmin Ramba di Kediamannya
- Dosen STIK Mandala Waluya Yusuf Useng Dukung Harmin Ramba di Pilkada Konawe
- Kampanye di Puday Kecamatan Wonggeduku, ASR – Hugua Bilang Jika Terpilih Gubernur Sultra Tunjangan ASN dan PPPK akan Naik
- Tak Kunjung Diumumkan Putusan Sidang Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Konawe, Lira Sultra Pertanyankan Kinerja DKPP
Sementara itu, salah seorang Komisioner KPU Butur, Sairman yang turut hadir dalam sosialisasi ini menjelaskan, sebagai pemilih pemula, siswa harus mengenali jenis dan bentuk kertas suara.
“Kita harus mengenali surat yang disiapkan KPPS, jadi kalau adik-adik nantinya ingin mencoblos harus tau mana surat suara untuk DPRD, Kabupaten dan Provinsi, sebab itu semua beda,” pungkasnya. (B)
