KENDARI – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Teguh Setyabudi mengatakan Provinsi Sultra merupakan salah satu dari 10 Provinsi di Indonesia yang menjadi fokus dari tim koordinasi supervisi pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim Supervisi KPK ini ada di Sultra sejak Senin, 26 Februari 2016 guna melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Sultra dalam melaksanakan koordinasi supervisi pemberantasan korupsi.
“Pagi tadi sebelum rakor, tim KPK berkunjung ke rumah jabatan Gubernur Sultra, yah tidak lain dalam rangka pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, tertib dan efisien,” ucap Teguh di Rujab Gubernur Sultra, Selasa 27 Februari 2018.
Kepala BPSDM Kemendagrini ini menyebutkan, poin pembahasannya dalam pertemuannya dengan tim lembaga Anti Rasuah itu dalam rangka pengelolaan perencanaan dan penganggaran di Sultra.
Lebih jelas, poin yang lainnya adala bagaimana pengadaan barang dan jasa sampai pada masalah perizinan dan penguatan aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“hal ini yang akan kita sorot bersama nanti,” tutup Teguh.
