KENDARI, MEDIAKENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Asrama C BPSDM Sultra ini resmi dimulai pada Rabu (10/12/2025) dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Rakor strategis ini dilaksanakan selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Desember 2025, dan mengusung format Retreat Nasional, model pembelajaran yang telah digunakan sebagai rujukan penguatan kapasitas aparatur di tingkat nasional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Panitia, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakor merupakan pengembangan dari tiga tahap retreat sebelumnya yang digelar di Magelang dan Jatinangor.
“Model retreat yang dipakai Kemendagri kita evaluasi, lalu kita modifikasi sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Rakor ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan,” ungkap Asrun Lio.
Dengan format Retreat, peserta akan mengikuti diskusi terbuka dalam kelompok besar, kelompok kecil, hingga aktivitas lapangan yang dirancang untuk membangun kolaborasi, kreativitas, dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah.
Peserta bahkan telah mengikuti pembekalan awal sejak malam sebelum acara pembukaan, dipimpin oleh Wakil Gubernur Sultra, yang menekankan pentingnya perubahan pola pikir aparatur, integritas birokrasi, dan komitmen sebagai pelayan publik.
Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Wakil Gubernur Hugua, ditegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi keharusan di tengah dinamika era disrupsi, di mana tantangan semakin kompleks dan membutuhkan birokrasi yang berinovasi serta mampu bekerja lintas sektor.
“Semua tantangan ini adalah peluang untuk memperbaiki sistem, menguatkan kolaborasi, dan mempercepat pembangunan daerah,” ujar Wagub dalam sambutannya.
Rakor 2025 menghadirkan jajaran narasumber dari institusi strategis, antara lain Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen BKPSDM, Kapolda Sultra, Danrem, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.
Mereka akan memberikan materi terkait tata kelola anggaran, reformasi SDM aparatur, hingga penanganan isu-isu hukum yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Siang hari kegiatan juga dijadwalkan penandatanganan MoU serta arahan langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi mengenai mekanisme penanganan persoalan hukum bagi perangkat daerah.
Wagub menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi atau kecanggihan sistem, tetapi oleh integritas dan karakter aparatur yang menjalankannya.
“Kita ingin birokrasi Sultra menjadi kuat bukan hanya karena aturan, tetapi karena manusianya. Integritas adalah pondasi utamanya,” pungkasnya.
