Reporter : Hasmar Tombili
Editor : Ardilan
UNAAHA – Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Konawe mengapresiasi kinerja tanggap cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe , Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam merespon persolan perekrutan tenaga kerja lokal (TKL) di dua perusahaan besar yang melakukan investasi pertambangan nikel di Morosi.
Ketua DPRD kabupaten konawe, H Ardin mengatakan Pemkab Konawe sangat luar biasa menyikapi persoalan TKL di perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainles Steel (OSS) dan semoga bisa terwujud.
“Alhamdulillah sekarang kita respon dan berikan jempol kepada Pemkab Konawe. Sebab sudah mengambil langkah langkah terkait TKL,” kata H Ardin dikonfirmasi di kantor DPRD Unaaha, Jumat 3 Juli 2020.
Menurutnya, kebijakan Pemkab Konawe mengambil alih atau pun meneken kerjasama dengan kedua perusahaan itu, ia nilai positif. Namun kata dia, dalam penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) 6 Juli 2020 mendatang, pihak perusahaan dan Pemkab Konawe harus jelas dan transparan.
“Pertama harus ada transparansi. VDNI itu akan terima siapa dan penerimaannya itu seperti apa, supaya masyarakat tau, para pencari kerja tau ada kepastian,” terangnya.
Selain itu, Ardin juga menuturkan setelah MoU antara kedua belah pihak dapat meminimalisir adanya dugaan mafia perekrutan tenaga kerja di Morosi.
“Kalau orang sudah mau masuk jadi tenaga kerja di Morosi itu kalau tidak ada bekingnya di dalam maka mapnya itu di simpan di bawah. Yang ada bekingnya itu di proses. Praktek praktek mafia seperti itulah yang kita tidak senangi,” imbuhnya.
