Reporter: Hasrun
RUMBIA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta BPBD Kabupaten Bombana melibatkan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Kasubag Umum BPBD Provinsi Sultra, Andi Astiani Achmad dalam FGD penyusunan rencana penanggulangan kedararutan bencana di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Jumat 28 Agustus 2020.
“Salah satu tugas BPBD di Bombana melakukan kerja sama dengan baik terhadap dunia usaha dalam penanggalan bencana,” terang Andi Astiani Achmad.
Menurutnya, tugas penting BPBD adalah membangun kerjasama yang baik dalam konsep segitiga biru, yakni antara instansi BPBD, pemerintah dan dunia usaha.
“Contoh di saat bencana di Palu, semua dunia usaha di Kendari punya andil yang besar. Jadi saya inginkan BPBD Bombana juga membangun kerjasama dengan pihak dunia usaha. Besar kecilnya, dunia usaha punya andil terhadap penanggulangan bencana,” tegasnya.
Untuk metodenya, kata Astini, pihak BPBD Bombana sendiri yang memikirkan trik yang tepat dan menarik kemauan para dunia usaha tersebut dalam menanggulangi bencana.
Lanjutnya, usai FGD ini akan dilanjutkan dengan seminar akhir dalam penyusunan dokumen yang akan digunakan dalam penanggalan bencana di daerah itu.
“Kami tetap membuka saran untuk kemajuan penanggulangan bencana. Setelah FGD ini ada seminar akhir dan akan dituangkan dalam dokumen harus data rill yang sesuai dengan daerah Bombana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Research and Empowerment Institute (Resys) Adrian Rahmat Nur mengungkapkan, BPBD harus memiliki tim reaksi cepat dalam penanggalan bencana. “Dengan membuat satker, dan satker akan dipayungi satgas nasional,” ucapnya.
Ia memaparkan, dalam dokumen penanggulangan bencana di ibu kota dan kabupaten, Setker akan komandoi masing – masing bupati. “Dalam dokumen nanti, didalamnya siapa melakukan apa. Setiap OPD memiliki tugas masing dalam menanggulangi bencana,” pungkasnya.
