ANDOOLO – Guna menangkal paham radikalisme, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Polres Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (5/3/2018).
yang di hadiri Wakil Bupati Konsel Dr. H. Arsalim Arifin, SE.,M.Si, Kapolres Konsel AKBP Hamka Mappaita, SH, Kasubsatgas Kemitraan Kompol Ares Lakalau yang mewakili Dirbinmas Polda Sultra, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Konsel, Ir. Agusalim, M.Si bertempat di Hotel Green Potoro, Senin (5/3/2018).
Forum FGD dilaksanakan dengan mengangkat tema “Menangkal Paham Radikalisme, Intoleransi dan Anti Pancasila untuk Menjaga Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” juga dihadiri para tokoh Adat, Masyarakat, Agama dan Tokoh Pemuda se-Konsel.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konsel, Arsalim Arifin menyampaikan, NKRI di bangun berdasarkan kemajemukan masyarakat dengan suatu kesadaran kolektif untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan, begitupun daerah Konsel memiliki masyarakat heterogen dan majemuk yang dituntut untuk mengedepankan sifat toleransi dan siap menolak setiap paham yang tidak sejalan dengan yang telah ditetapkan NKRI.
BACA JUGA: Gelar FGD, Polres Muna: Situasi Kondusif Bukan Hanya Tugas TNI dan Polri
“Patut kita syukuri berkat mengutamakan sifat toleransi, 14 tahun Konsel berdiri secara otonom hingga kini masih dalam katergori kondusif dan terkendali tanpa ada konflik yang berat tapi tetap kita waspadai timbulnya paham intoleran dan radikalisme,” urai Arsalim.
“Tidak bisa kita pungkiri, jika tantangan kita saat ini cukup berat yakni bagaimana menjaga dan merawat kemajemukan dan persatuan di tengah derasnya arus globalisasi yang melanda, serta timbulnya perang tanpa wujud (Proxy War, red) seperti munculnya paham radikalisme dan berita hoax untuk memecah belah kita,” sambungnya.
Arsalim juga menerangkan, tujuan kegiatan FGD tersebut untuk memperkokoh rasa nasionalisme dengan selalu menjaga rasa persatuan, kesatuan dan kedamaian sebagai daerah yang heterogen.
“Saya juga mengapresiasi atas kesigapan personil Kepolisian, TNI dan seluruh elemen masyarakat dalam merespon setiap permasalahan yang timbul dan diselesaikan dengan baik dan damai, yang tentu jika dibiarkan akan meluas ke konflik horisontal,” terangnya.
Tempat yang sama, Kapolres Konsel, AKBP Hamka Mappaita menyampaikan, dalam upaya menangkal dan perang terhadap intoleransi, paham radikalisme, berita bohong (hoax) serta terorisme, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak aparat keamanan di negeri ini, namun harus terlibat seluruh pihak yang masih menginginkan tegaknya NKRI dan menerima pluralisme yang ada.
Pemda merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembentukan pola pikir, mental masyarakat terutama kaum muda sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh para aktor teroris.
“Selain itu peran tokoh agama atas umat yang dipimpin, karena sering terjadi aktor teroris memasukkan ajarannya dengan menyamarkan ajaran agama, dan peran tokoh masyarakat harus lebih tegas dan kreatif, secara periodik mengecek warga yang ada di masyarakatnya dan memberikan pemahaman bahwa pelaku teror harus ditindak tegas,” papar Hamka.
