KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi mengungkapkan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan juga membuat regulasi serta deregulasi kebijakan pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan tergantung kepada kualitas aparatur di dalamnya.
Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemda.
“Kita tahu dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, aparatur pemerintahan memegang peranan strategis,” ucap Teguh seperti yang dilansir dari rilis Kemendagri untuk sambutannya di acara pembukaan kegiatan pembekalan bagi pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2018 di Ciputat, Jawa Barat, Kamis 22 Februari 2018.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sultra Dijadwalkan Kunjungi Daerah yang Hadapi Pilkada
“Kemendagri sebagai poros pemerintahan juga harus dapat memastikan proses reformasi birokrasi dan good governance berjalan dengan lancar, baik di level pemerintahan nasional, pemerintahan daerah hingga ke pemerintahan desa sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,” sambungnya.
Selain itu, tugas dan target tersebut harus ditopang dengan keberadaan aparatur yang kompeten dan profesional.
Sebab, aparatur yang memiliki wawasan dan pemahaman yang komprehensif tentang good governance dan karakter atau mental yang baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
“Dalam pembekalan kepemimpinan ini, aparatur akan mendapatkan sejumlah materi kepemimpinan, wawasan kebangsaan, revolusi mental dan bela negara,” bebernya.
Lanjut Teguh, melalui pembekalan itu dapat diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penguatan kembali nilai-nilai kepemimpinan, karakter kebangsaan atau revolusi mental, yakni nilai-nilai yang berlandaskan pada integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai acuan dalam membangun budaya bangsa yang bermartabat, maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
Ditambahkannya juga, sebagai ASN Kemendagri dan BNPP harus mempunyai wawasan kebangsaan dengan menempatkan persatuan, kesatuan dan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan.
Yang menjadi perhatian saat ini yakni Pilkada serentak tahun 2018.
Teguh menyebutkan, ada 171 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang akan melaksanakan pesta demokrasi pada bulan Juni 2018 mendatang.
“Sebagai aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, semua harus ada kesiap-siagaan dalam rangka menghadapi hajatan besar 5 (lima) tahunan ini,” tukas Pj Gubernur Sultra itu.[sg_popup id=”18″ event=”onload”][/sg_popup]
