Reporter: Hasrun
KENDARI – Kapolres Bombana AKBP Tedy Arief Soelistiyo mengatakan kemajuan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini bisa menganggu kerukunan antar suku dan agama.
“Masih banyaknya berita hoks atau bohong yang beredar di tengah masyarakat, serta adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara menjadi ideologi tertentu makin berpotensi merusak kerukunan masyarakat,” jelas Kapolres dalam sambutannya pada Diskusi dan Deklarasi Damai di Wilayah Polres Bombana, Rabu 29 September 2021.
Baca Juga: Polres Konawe dan Pemkab Konawe Helat Sarasehan Guna Konawe Aman dan Kondusif
Padahal pendiri bangsa sudah menyusun konsep empat pilar, yakni Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhinneka tunggal ika untuk menjaga kerukunan beragama, suku dan sebagainya di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut setiap orang harus berpikir solutif dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Pada intinya harus selalu menjaga toleransi antar suku dan agama utamanya di daerah Bombana yang kita cintai.
“Kami sadari betul, kita (polisi) tidak bisa menjaga kamtibmas sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Iskandar menjelaskan cara melawan berita hoaks berbau konflik.
“Cara meredam berita hoaks yang dapat memecahkan persatuan yakni dengan tidak menyebarkan berita atau konten hoaks tersebut,” jelas ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bombana itu.
Salah satu perwakilan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Sukmar Genda menegaskan secara kelembagaan FKPPI mengimani Pancasila dan NKRI harga mati.
“Walaupun kami tidak memegang senjata, tetapi di dalam AD/ART kami, ketika Pancasila di rongrong wajib hukumnya kami membela,” tegasnya.
Baca Juga: Dinilai Ingkar Janji, Warga Wumbubangka Demo PT Panca Logam Makmur
Salah satu anggota FKUB Martinus Pongturunan, mengapresiasi serasehan dan diskusi kerukunan antar umat beragama yang digelar Polres Bombana.
“Dengan forum ini makin memperkuat persatuan dan kerukunan antar umat beragama guna meredam terjadinya konflik di wilayah Bombana,” pungkasnya.
Seresahan dan diskusi dihadiri, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perwakilan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Nahdatul Ulama (NU), Bansor, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), dan beberapa paguyuban serta tokoh masyarakat.
