Reporter : Rahmat R.
Editor : Def
KENDARI – Roda kepemimpinan Umar Bonte (UB) sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai tidak berjalan maksimal, hal ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan Wakil Ketua KNPI Sultra periode 2012-2016, Isroni.
Baca Juga : Munawir : Umar Bonte Tidak Dipecat Dari Kepengurusan KNPI
Menurutnya, beberapa dinamika yang terjadi KNPI versi Jakarta yang dipimpin UB sampai hari ini sebenarnya legal standing, sebagai ketua yang belum valid karena setelah mendapat mandat dari DPP tidak pernah dilaksanakan Musyarawah Daerah (Musda) untuk mendapatkan mandat dari organisasi kepemudaan (OKP)
“Saya sebagai Sekretaris AMPI Sultra sekaligus mantan Wakil Ketua DPD KNPI Sultra periode Hidayatullah, menilai sesuai AD/ART bahwa KNPI itu wadah berhimpun bukan partai Politik (parpol) atau bukan juga perusahaan yang bergerak tunggal selaku ketua, tapi pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno, Harian maupun Rapimda,” jelasnya.
Baca Juga : KNPI Sultra Dibawah Kepemimpinan Umar Bonte Dinilai “Mati Suri”
Bahkan lanjutnya, beberapa kader KNPI menilai, UB selama ini selalu mengambil keputusan secara pribadi termasuk dalam pecat-memecat pengurus.
Terkait Musda, Isroni menginginkan agar ada informasi keterbukaan dalam Musda DPD II KNPI. Misalnya, dimana lokasinya dan harus mampu ditunjukan buktinya OKP mana saja yang mengahdiri dan DPD II mana, sehingga secara yuridis bisa dipertanggung jawabkan bukan karena klaim-klaim sepihak
Ia menilai, dalam kepengurusan UB ini, yang aneh tanpa melewati makanisme organisasi dirinya diamanahkan menjadi Ketua OKK namum SK dan Prosiding Musda belum ada sampai sekarang.
Baca Juga : Pemecatan Umar Bonte, Pengurus KNPI: Itu Hanya Dinamika Organisasi
“Makanya saya melihat UB banyak tidak paham terhadap KNPI, sehingga saya mundur menjadi OKK karena saya ditunjuk menjadi stering komite pada saat Musda VIII kemarin, tapi banyak hal yang saya pahami dalam berorganisasi tidak sejalan dengan UB karena memimpin KNPI sama dengan memimpin Paguyuban,” terang pria yang akrab disapa Roni ini.
Sehingga dirinya berharap agar DPP KPNI jeli melihat konstalasi KNPI Sultra di bawah kepemimpinan Umar Bonte.
“Bayangkan sudah tiga tahun berjalan tidak ada selembar pun hasil Musda, Rapat kerja, maupun Rapat harian dilaksanakan. Makanya saya sebagai salah satu penggurus OKP minta DPP untuk mengevaluasi dan mencabut mandat untuk segera diadakan Karateker,” tandasnya. (B)
