KENDARI – Tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) baru saja diresmikan oleh KPU pada Minggu kemarin (18/2/2018).[sg_popup id=”18″ event=”onload”][/sg_popup]
Acara tersebut bertujuan menciptakan Pilkada berintegritas, damai, jujur, anti Hoax, Politik Uang dan SARA bahkan ditandai dengan penandatanganan sebuah pernyataan kampanye damai oleh para Cagub Sultra.
Namun, kata Ketua Tim Rusda Mahmud Ikrar Sjafei Kahar (Raisa), Yusuf Yahya, hal seremoni yang telah dilakukan oleh KPU Sultra akan menjadi mubazir dan tak berguna, apabila dalam praktek politik nantinya berbeda dengan apa di cita-citakan.
Yusuf juga menerangkan, untuk menghindari adanya kecurangan yang akan mencederai proses demokrasi. Maka Tim Raisa menyerukan beberapa poin agar pelaksanaan Pilkada di Sultra terhindar dari berbagai macam pelanggaran Pemilu.
“Pernyataan sikap kami itu ada empat poin yang ditujukan untuk KPU Sultra, Bawaslu, Polda Sultra, Danrem Haluoleo dan seluruh Rakyat Sultra,” ujar Yusuf, pada Senin (19/2/2018).
Pernyataan sikap yang pertama jelas Yahya yakni, Menyerukan kepada seluruh Masyarakat Sultra agar turut serta dan mengambil andil dalam mengawasi, memonitoring dan melaporkan kepada Divisi Tim Advokasi Raida dengan segala bentuk pelanggaran keterlibatan Birokrasi Pemerintahan yang menjadi alat politik kekuatan tertentu.
Sementara yang kedua lanjut Yusuf, menyerukan perlawanan terhadap segala Teror dan Intimidasi kepada pemilih yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintahan.
“Jadi yang ketiga itu untuk Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri wajib Netral dalam Pilgub Sultra 2018,” paparnya.
Sedangkan pernyataan sikap yang keempat, menyerukan kepada seluruh masyarakat Sultra sebagai pemegang mandat penentu Gubernur 2018 hingga 2023 agar bebas dan merdeka dalam memilih pemimpinnya tanpa intimidasi dari pihak mana pun.
“Ini juga menjadi sikap politik kami demi terciptanya Pilgub yang Damai, Berintegritas, Jujur dan Adil,” tutupnya.
Reporter: Hendrik B
Editor: Kardin
