Penulis: Sardin D
KENDARI – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara (Sultra) mempunyai banyak program namun yang prioritaskan diantaranya ada program air minum dan program sanitasi karena dua hal ini kebutuhan khusus bagi masyarakat.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra, Endra Bekti Nusantara,ST mengatakan banyak program yang dijalankan namun yang di proiritaskan , program air minum dan program sanitasi karna dua hal ini kebutuhan khusus bagi masyarakat.
“Jadi langsung menyentuh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan tentunya akan menyejahterakan masyarakat,” tuturnya saat hadir di Acara Bincang Kita, Sabtu 18 September 2021.
Lanjut Endra Bekti menuturkan program yang dilakukan di Sultra ini berbasis kontraktual dan program padat karya.
“Kegiatan-kegiatan kita dilakukan oleh penyedia jasa melalui kontraktor maupun konsultan tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan pola padat karya dilaksanakan dengan berbasis masyarakat, dan direncanakan masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan nantinya akan dikelola masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya hanya memberikan pendampingan terkait cara merencanakan, cara melaksanakan dan cara pengelolaannya dan juga memberikan pendampingan berupa fasilitator masyarakat.
Diantaranya program-program padat karya yang pihaknya berikan, Maximus berbasis masyarakat, Sanimas (Sanitasi berbasis masyarakat) atau Sandes (sanitasi desa), Kotaku (Kota tanpa kumuh), Pisuw (penyediaan Infrastruktur ekonomi wilayah).
“Secara garis besar obyek yang akan kita kerjakan, misalnya kita akan membangun air minum setelah terdapat alokasi dana di kami maka kita lakukan remuk warga, kemudian warga menyediakan air minum untuk melayani masyarakat yang mana, airnya dari mana itu kami dampingi melaui fasilitator dan kami ajarkan bagaimana cara memasang pipa, bagaimana cara memasang hidran umumnya dan membentuk kelompok masyarakat yang akan melakukan pembangunan dan kami siapkan juga masyarakat yang akan mengelola,” jelasnya.
Air minum capai saat ini 82 persen, kemudian perpipaan itu baru 21 persen, angka ini sebenarnya masih dibawah angka nasional, dan kalau untuk nasional untuk air minum 88 persen.
Tempat pemprosesan akhir sampah (TPA) ini dari 17 kabupaten kota yang ada di Sultra kita masih ada 4 yang belum terbangun.
Kemudian sanitasi ini lebih banyak lagi kabupaten yang masih belum punya fasilitas tersebut kita masih baru 9 jadi kedepannya masih ada 8 lagi yang perlu dipersiapkan.
Lebih lanjut Endra Bekti menerangkan tantangannya adalah komitmen dari pemerintah daerah terkait dengan keterbatasan anggaran dan lokasi juga kesadaran dari masyarakat.
“Jadi kami tidak mudah mendapatkan lokasi untuk pembangunan TPA, kemudian juga kesadaran masyarakat yang setiap hari menghasilkan sampah, sadar atau tidak sadar tetapi kalau di lokasi tempat dia akan dibangun TPA itu biasanya menolak, sehingga kita perlu lakukan edukasi dan pendekatan, serta sosialisasi ini kan membutuhkan waktu,” bebernya.
Selanjutnya Endra Bekti menambahkan maka dibutuhkan keja sama dengan pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dari pemberdayaan masyarakat. Sangat perlu perannya maupun pihak-pihak non pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan itu perlu dukungannya.
“Sinergitas selalu kita bangun di pemerintah daerah baik itu provinsi dan kabupaten, melalui acara pembinaan acara sosialisasi dan juga acara singkronisasi,”tambahnya.
“Harapannya apa yang sudah kita kerjakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, kemudian dikelola dengan baik oleh kabupaten kota karena apa yang kita bangun ini, itu semuanya akan kita serahkan kepada kabupaten kota atau kita serahkan kepada masyarakat,” harapnya.
“Kemudian juga bagi infrastruktur yang belum kita bangun, masih direncanakan tentunya kami butuh peran dari pemerintah kabupaten kota karna kami dari pusat hanya melakukan pembinaan stimulan, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kabupaten kota sehingga kita harus sama-sama,” pungkasnya.
