Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Seruan penolakan terhadap gerakan People Power mengalir di Bombana. Hal ini disuarakan mulai tokoh agama hingga tokoh masyarakat dan pemuda, karena bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Imam Masjid Raya Kasipute, Drs. Arfani menegaskan jika dirinya menolak keras ajakan untuk melakukan gerakan People Power karena tidak sesui dengan konstitusi NKRI.
“Kalaupun ada yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu silahkan menempuh jalur hukum,” ujarnya Arfani, Selasa (14 /5/2019).
Ia juga menghimbau masyarakat di daerah itu agar tidak terpengaruh dengan ajakan yang dapat memecah kesatuan umat dan NKRI.
Baca Juga :
- Pj Bupati Sebut Kunker Presiden ke Konawe Berbuah Apresiasi Berupa Pemberian Sejumlah Program Baru
- Disdukcapil Kendari Imbau Warga yang Berurusan Langsung ke Kantor
- Ingin Sampaikan Keluhan ke Presiden Secara Langsung, Seorang Warga Nekat Terobos Barisan Pengamanan. Ini Hasil Penelusuran Sekda Sultra
- Pj Bupati Konawe Sesalkan Pria Yang Mendekati Presiden dari Belakang Saat Wawancara Tidak Mau Koordinasi Pemkab Konawe
- Pj Bupati Harmin Ramba Jelaskan Pria di Konawe yang Menghampiri Presiden RI Hanya Untuk Menyampaikan Aspirasi
- Balitbang Buton Undang Empat Pemateri dari Kementerian Saat Lokakarya Nasional Aspal Buton
Hal senada disampaikan Pimpinan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Bombana Firdaus yang lantang mengatakan menolak keras ajakan untuk melakukan gerakan tersebut.
Menurutnya People Power tidak konstitusional dan dapat memecah persatuan antara sesama dan bahkan mengancam keutuhan NKRI. “Kalau ada yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, silahkan tempuh jalur hukum,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bombana, Drs Sahabuddin juga menegaskan jika dirinya menolak keras ajakan People Power tersebut.
“Saya menolak dengan keras ajakan dari siapapun yang terkait dengan People Power, ” ujar Kiai MUI ini.
Tak hanya itu ia juga menghimbau kepada masyarakat di daerah itu agar tetap menjaga kesatuan demi NKRI, serta menuggu hasil keputusan Resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tentang hasil Pemilu 2019. (B)