KENDARI – Dalam rangka aksi lanjutan penolakan terhadap Taksi Online (Grab) di Kota Kendari, taksi konvensional kembali mogok jalan dan menggelar aksi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (18/12).
Aksi tersebut merupakan penegesan penolakan terhadap kehadiran perusahaan taksi online berbasis aplikasi.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Kendari, Rahmad Buyung meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra agar memperhatikan para pengusaha angkutan umum.
Selain itu, dalam orasinya Rahmad menegaskan, kehadiran Grab di Kota Kandari tetap ditolak oleh semua kalangan pengusaha angkutan umum.
“Pemerintah mempunyai kewajian dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Rahmad.
Sementara perwakilan pemprov, Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah Setda Sultra, Tomi Indra Sukiadi mengatakan, tuntutan untuk bertemu Plt Gubernur Sultra harus melayangkan surat permohonan.
“Tuntunan mereka kita tidak bisa iyakan begitu saja, apalagi untuk ketemu Plt Gubernur Sultra harus ada surat resmi agar dijadwalkan,” ungkapnya saat ditemui usai aksi.
Reporter: Rahmat R/Ruslan
Editor: Kardin
