BALI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Transformasi Transmigrasi 2025 yang diusung oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
Dalam Rapat Kerja Nasional dan Diskusi Program Transformasi Transmigrasi yang berlangsung pada Senin (28/7/2025) di Denpasar Selatan, Bali, Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan kesiapan Sultra menjadi motor penggerak ekonomi baru Nusantara melalui optimalisasi kawasan transmigrasi.
“Transformasi Transmigrasi 2025, Gubernur Sultra, Bapak Andi Sumangerukka, insya Allah siap mendukung langkah pembangunan ekonomi lokal, terlebih bermuara pada bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pesan dalam kegiatan ini,” ujar Sekda Sultra dalam forum nasional tersebut.
Kegiatan Raker ini mengangkat tema “Membangun Masa Depan Indonesia Emas Dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi” dan dihadiri oleh Menteri Transmigrasi RI, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Asrun Lio menjelaskan, Sultra melihat program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menciptakan pemerataan pembangunan, penguatan sektor lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan transformasi transmigrasi berbasis permintaan daerah.
“Menteri Transmigrasi RI menyampaikan bahwa perpindahan penduduk harus ada permintaan dari Pemerintah Daerah Tujuan, sehingga bukan lagi pusat yang mengatur. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga akan berfokus pada transmigrasi lokal, yaitu pemindahan masyarakat asli daerah tersebut ke tempat tujuan di wilayah yang sama, contohnya di Provinsi Papua Selatan maupun masyarakat asli Papua,” jelasnya.
Menteri Transmigrasi RI juga menekankan pentingnya industrialisasi dan pengembangan SDM sebagai pilar transformasi transmigrasi. Pendekatan ini akan mendorong kawasan transmigrasi tidak hanya sebagai tempat pemukiman, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi dan komoditas unggulan.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI secara hybrid juga menyoroti pentingnya integrasi pusat dan daerah.
“Menko menggaris bawahi bahwa urgensi transformasi kawasan untuk membangun perekonomian baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal maupun transmigran, menjadi titik fokus, sehingga rapat kerja harus mampu mensosialisasikan transformasi transmigrasi agar Pemerintah Daerah dapat selaras dengan program pusat,” terang Asrun Lio.
Selain menyampaikan dukungan, Sultra juga menyatakan siap menjalankan lima program prioritas Kementerian Transmigrasi yang dikenal sebagai Program 5T, yaitu:
1. Trans Tuntas, Penyelesaian masalah lahan transmigrasi dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).
2. Trans Lokal, Dukungan pembangunan rumah dan bantuan pangan bagi keluarga transmigran.
3. Trans Patriot, Beasiswa pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda transmigran.
4. Trans Karya Nusa, Penguatan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga transmigran.
5. Trans Gotong Royong, Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan konektivitas antar wilayah transmigrasi.
“Dalam rapat ini, daerah memahami bahwa Kemenko Pembangunan RI secara penuh mendukung lima program prioritas Kementerian Transmigrasi yang dikenal dengan inisial 5T,” tambah Sekda Sultra.
Raker ini juga dijadikan momentum evaluasi semester pertama dan perencanaan program kerja Kementerian Transmigrasi untuk tahun 2026, agar selaras dengan arah pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo.
Acara dimulai dengan pembukaan resmi, laporan Sekjen Kementerian Transmigrasi, penandatanganan Naskah Kerja Sama Antar Daerah, serta sambutan Menteri dan Menko. Sejumlah kepala daerah turut hadir langsung, termasuk Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Selatan.
