Reporter: Rahmat R
Editor: La Ode Adnan Irham
JAKARTA – Anggota DPD RI, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, mendatangi Balai Pelaksana Jalan Nasional di Kendari. Salah satu tujuannya, mempertanyakan peningkatan status jalan provinsi di Kabupaten Buton Utara, Muna, Buton Tengah dan Konawe.
Kunjungannya itu diterima Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XXI Provinsi Sulawesi Tenggara, Yohanis Patulak.
Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, dalam pertemuan itu mengungkapkan, fokus kehadirannya kali ini soal jalan nasional, karena tugas dan mitra di DPD RI memang berada pada level kementerian dan lembaga negara.
“Tetapi, persoalan jalan provinsi dan jalan kabupaten juga konsen kami perjuangkan,” ucap Srikandi muda Sultra ini dalam rilis yang diterima awak MEDIAKENDARI.com.
Menurut Rabia, pembagian peran dan fungsi jalan berdasarkan status, menjadikan penganggaran terbagi sesuai wewenang yang mengurusinya.
“Setelah kami amati dan juga melihat data Jalan Nasional yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada kualitas mantap 95 persen dengan panjang kurang lebih 1.000 Kilometer,” bebernya.
Keadaan itu kata dia, tidak sebanding dengan jalan-jalan lain yang statusnya masih menjadi wewenang Provinsi atau Kabupaten. Jalan-jalan itu masih banyak yang harus dibenahi.
Kemudian Rabia menekankan, untuk itu dengan pelaksanaan pengawasan ini, dirinya ingin mencari tahu apa solusi tepat agar proses pembangunan Jalan di Sultra dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Karena kalau kita hanya berharap dari APBD Provinsi Sultra mungkin saja tidak akan sanggup membiayai pembangunannya dengan cepat. Sementara akses jalan menjadi urat nadi pengembangan ekonomi masyarakat di Provinsi ini,” kicaunya.
Kepala BPJN XXI Sultra Yohanis menjelaskan, pengurusan peningkatan status jalan itu menjadi gawean Pemerintah Provinsi Sultra, melalui Bappeda dan Dinas PU Provinsi untuk mengusulkan ke Kementerian PU agar ditingkatkan status jalannya.
“Setahu kami, proses peningkatan status jalan tersebut sedang dilaksanakan. Namun, kami juga bertugas memback up pemerintah daerah dengan data-data yang dibutuhkan, juga mendorong agar peningkatan statusnya segera terSKkan,” katanya.
Ada beberapa ruas jalan yang diusulkan peningkatan statusnya, terutama di daerah empat daerah yang disebutkan Rabia. Namun secara detail, nanti setelah keluar SK menteri akan disampaikan.
Dalam penjelasannnya, Yohanis, memberikan informasi bahwa panjang Jalan Nasional di Sulawesi Tenggara mencapai 1.497,81 Kilometer. Dengan total panjang demikian kondisi Jalan Nasional saat ini berada diangka 95 persen dalam kondisi mantap.
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
“Artinya, ada kerusakan tetapi tidak terlalu signifikan lagi. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, kondisi jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalami peningkatan yang bisa kami bilang memuaskan,” sebut pria berkacamata ini.
Selain itu adanya Jalan Nasional yang berada pada kawasan Industri Pertambangan membuat proses perbaikan dan pemeliharaan menjadi lebih sulit, contohnya di Kabupaten Konawe hingga Kabupaten Konut.
Program- program strategis juga telah diusulkan ke Kementrian, salah satunya peningkatan Jalan Lingkar Kota Kendari, yang nantinya akan mempermudah akses barang keluar masuk Pelabuhan Bungku Toko, atau yang dikenal sekarang Kendari New Port.
“Kalau nanti Jalan Lingkar ini sudah ditingkatkan statusnya tentunya barang dari pelabuhan tidak lagi mondar mandir melewati jalan dalam kota, tetapi langsung melewati Jalan Lingkar Kota sebelum keluar menuju Area Industri Konawe Ataupun ke Kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Juga Jembatan yang menghubungkan pulau Buton dan Muna yang telah selesai Fisibility Study atau studi kelayakannya,” tandas Yohanis. (B)
