Reporter: Supriyadin Tungga
KONAWE SELATAN – Warga di lima desa di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mempertanyakan dana insentif yang diterima kepala desa dari PT Bintang Nusa Pertiwi (BNP).
Pasalnya, dana insentif yang diterima kades sebesar Rp 300 ribu sebulan itu dikelola tanpa ada transparansi dalam penggunaannya.
Pemberian dana tersebut sendiri dibenarkan Asisten Humas PT BNP, Jamal Mukadas. Untuk lima kades penerima dana tersebut yakni Kades Teteasa, Sandarsi Jaya, Puuroe, Lamoeri, dan Mokoau.
“Insentif itu untuk silahturahim dengan pemerintah desa dan itu kita berikan Rp 300 ribu setiap kita berkunjung,” ungkap Jamal Mukadas pada Jumat 23 April 2021 kemarin.
Terkait tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana tersebut, warga Desa Puuroe yang ditemui MEDIAKENDARI.com mengaku geram dengan sikap diam para kades tersebut.
Dirinya menduga dana yang diterima dari perusahaan perkebunan sawit tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi para kades.
“Selama ini tidak ada transparansi ke kami ke mana uang tersebut di pergunakan, mungkinka itu masuk di kantong pribadi atau di kantong siapa saya tidak tahu,” ungkap warga yang enggan ditulis namanya ini.
Padahal menurutnya, pemberian dana insentif itu telah dilakukan sejak tujuh tahun lalu, yakni sejak perusahaan tersebut beroperasi di Konsel pada tahun 2014 lalu.
“Saya minta PT BNP untuk menfasilitasi pertemuan dengan warga dari lima desa agar kita bisa mengetahui pemanfaatan dana insentif tersebut,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Supri, warga Desa Sandarsi Jaya, yang menduga ada kongkalikong dalam pengelolaan dana insentif dari perusahaan perkebunan sawit tersebut.
“Kami minta perusahaan melakukan rapat kordinasi melibatkan semua pihak. Sebab kalau tidak masyarakat akan menutup semua jalan ruas yang di lalui perusahaan tersebut,” tegasnya.
Terkait masalah ini MEDIAKENDARI.com, sudah meminta konfirmasi dari Kades Sandarsi Jaya, Lamoeri, Desa Puuroe terkait pengggunaan dana insentif, namun belum mendapatkan penjelasan. (C)
