NEWS

Warga Mandonga Keluhkan Penyaluran BLT yang Tidak Merata

589
Ketua LAPPN Sultra, Sarban DK saat menyambangi Kantor MEDIAKENDARI.COM. Foto: MEDIAKENDARI.COM/Ferito Julyadi

Reporter: Ferito Julyadi

KENDARI – Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tengah wabah Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) sangat dibutuhkan masyarakat, terutama mereka yang berada pada ekonomi ke bawah.

Sayangnya, dalam penyaluran BLT tersebut bertolak belakang dengan yang di rasakan masyarakat. Sebab penyaluran bantuan banyak yang tidak tepat sasaran.

Ketua Lembaga Advokasi Publik Pemberdayaan Masyarakat (LAPPN) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sarban DK, mengungkapan, warga di RT 01/RW 01 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga tidak menerima BLT tersebut.

“Kami menerima laporan dari warga disana, bahwa mereka tidak menerima bantuan BLT tersebut. Padahal mereka telah menyetor foto copy KTP dan Kartu Keluarga untuk di data agar mendapatkan bantuan itu,” ujar Sarban.

Ia juga menjelaskan, warga memberikan tuntutan setelah menonton tayangan berita di TV yang menyatakan, dalam penyaluran BLT pemerintah tidak membeda-bedakan tingkatan ekonomi para penerima, selama mereka memang terdampak.

“Masyarakat paham itu, tetapi yang disayangkan, mereka yang terdampak dan lebih membutuhkan justru tidak menerima BLT tersebut,”

Berdasarkan data LAPPN, sekitar 20 kepala keluarga di kawasan tersebut yang tidak menerim bantuan BLT sebagaimana dijanjikan Pemerintah Kota Kendari .

Sarban juga menjelaskan, beberapa warga memberikan keterangan bahwa pengurus RT hanya melakukan pendataan untuk orang-orang terdekatnya saja dan tidak menyeluruh.

Dihubungi MEDIAKENDARI.COM, salah seorang warga inisial IB, mengaku tidak menerima BLT. Untuk itu dirinya meminta kejelasan ke pengurus RT dan tidak mendapatkan jawaban yang tuntas.

“Kami juga sudah menanyakan kepada Ketua RT, dan ia mengatakan bahwa yang mereka gunakan adalah data lama, kami sangat menyangkan itu. Semoga penyaluran BLT selanjutnya bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sarban terus berupaya agar hak-hak masyarakat bisa mereka dapatkan. Saat ini, Ia sudah mengajukan laporan ke pihak berwajib dan juga Dinas Sosial (Dinsos).

“Bila hal tersebut kembali terjadi, Ia akan melanjutkan laporannya langsung ke Walikota,” pungkasnya.

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version