Reporter: Kardin
Editor: Kang Upi
KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan kepada direksi Bank Sultra, dalam rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi penerimaan daerah dari BUMD di Sultra.
Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) KPK RI Wilayah VIII, Adliansyah M. Nasution menegaskan, dalam koordinasi terhadap para Kepala Daerah (Kada) di Sultra, dirinya meminta agar menghindari pemberian terhadap pihak tertentu.
BACA JUGA:
- Jalin Kerjasama Publikasi Jangka Panjang, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan Kepada Perwakilan Manajemen Huayou Cobalt dan Apresiasi IPIP Pomalaa sebagai Pusat Hilirisasi Baru di Sultra
- IPIP Paparkan Sederet Program CSR di Pomalaa, Dari Pengendalian Debu Hingga Tanggung 41 Persen Beban Penanganan Sungai Oko-Oko
- Turnamen Futsal SD 84 Kendari Cup 1 Jadi Ajang Pencarian Bakat Atlet Cilik
“Jadi ada namanya pasal Gratifikasi, jadi pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan, bertentangan dengan kepentingan itu adalah gratifikasi,” urainya usai melakukan rapat koordinasi di Bank Sultra, Kamis (31/10/2019).
Adliansyah menerangkan, objek dari gratifikasi tersebut adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara, termasuk yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda).
Adliansyah juga mengingatkan, direksi Bank Sultra agar tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terhadap Pemda di seluruh wilayah Sultra. “Harus kerja profesional. Ingat, Gratifikasi itu ada,” pungkasnya. (B)
