BANDAR LAMPUNG – Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut Ketua Mappilu-PWI Pusat, Firdaus, penyelenggara Pemilu harus aktif melacak dan tidak hanya mengandalkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Baca Juga :
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Kampanye Dialogis Paslon Kada No 3 HADIR Berakhir di Padangguni Jemput Kemenangan
- Pemilik SPBU Wonggeduku Terima Silaturahmi Cabup Harmin Ramba di Kediamannya
- Dosen STIK Mandala Waluya Yusuf Useng Dukung Harmin Ramba di Pilkada Konawe
- Kampanye di Puday Kecamatan Wonggeduku, ASR – Hugua Bilang Jika Terpilih Gubernur Sultra Tunjangan ASN dan PPPK akan Naik
- Tak Kunjung Diumumkan Putusan Sidang Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Konawe, Lira Sultra Pertanyankan Kinerja DKPP
“Kami menerima laporan di Bandar Lampung dan Pringsewu ditemukan WNA memiliki KTP. Bahkan di Pringsewu ada yang masuk DPT. Tentu ini seperti fenomena gunung es, apalagi KPU mengakui terdeteksi WNA masuk DPT di 17 provinsi. Jangan sampai ini membuat kegaduhan baru dan membuat mutu Pemilu berkurang,” kata Firdaus, Rabu (6/3/2019).
Menurut dia, KPU dan Bawaslu tidak boleh berhenti pada tahap sosialiasasi cara mencari nama pemilih di DPT. Pasalnya, belum tentu semua sempat melakukannya dan melacak WNA yang masuk DPT. “Jangan sampai ini menuai tuntutan di belakang hari,” kata Firdaus yang juga Pemimpin Umum Majalah TERAS Holding Company dalam release yang diterima mediakendari.com.
Ia menyerukan kepada seluruh Pengurus Mappilu Indonesia, untuk terus bergerak melakukan konsolidasi dalam pemantauan.
Kepala Disdukcapil, Bandar Lampung, Zainudin, mengaku mengeluarkan tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada Warga Negara Asing (WNA).
“Ada tiga KTP elektronik yang kami keluarkan dan terdaftar disini untuk dua WNA Amerika Serikat dua satu India satu,” kata Zainuddin, Rabu (6/3/2019).
Dia menjelaskan, WNA boleh memiliki KTP elektronik, sebagaimana diatur UU No.24 Tahun 2013 Pasal 63 yang berbunyi Penduduk Indonesia itu ada dua yaitu WNI dan WNA. Bila WNA yang bersangkutan ingin mengajukan atau mendapatkan KTP elektronik dari Disdukcapil, ada beberapa pengecualian untuk mereka seperti harus memiliki surat izin menetap (Kitap) dan melewati proses dari instansi terkait.
“Bentuk KTP elektronik WNA sama dengan WNI, namun status kewarganegaraanya tertulis WNA,” jelas Zainuddin.
Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan terkait WNA yang memiliki KTP elektronik, Zainudin menegaskan, WNA yang memiliki KTP tidak boleh memilih atau dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, kepemilikan KTP WNA tersebut hanya untuk identitas kependudukan saja tidak untuk memilih.
“Nanti data itu akan kami tembuskan ke KPU, kecamatan dan kelurahan dimana WNA ini tinggal,” kata dia.
Namun di lapangan tak selalu seperti itu. Di Kabupaten Pringsewu, misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pringsewu menemukan satu WNA masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Pringsewu, Fajar Fakhlevi, WNA tersebut berasal dari Mauritius.
“Kami menemukan satu WNA yang masuk DPT. Hal tersebut didasari dari informasi yang kami terima dari Disdukcapil Kabupaten Pringsewu bahwa ada satu WNA di Pringsewu yang mempunyai KTP elektronik WNA atas nama Shavraz Jhowry,” kata Fajar.
Baca Juga :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
- Menkes Kunjungi RS Jantung, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto: Alhamdulillah
- Dukung Ketahan Pangan Nasional, Bulog Unaaha, Kabupaten Konawe Terus Lakukan Penyerapan Hasil Produksi
- Terjadi Kekosongan Jabatan di Lingkup OPD Prov Sultra, Anggota DPRD Syahrul Said : Kondisi Sedang Tak Baik Baik Saja
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Busel, Ini Langkah Awal Ridwan Badalah
Setelah mendapatkan nama itu, pihakmya langsung menelusuri ke dalam DPT dan nama tersebut ternyata masuk kedalam DPT. Kemudian, menuju ke rumah yang bersangkutan. Namun rumah yang bersangkutan masih tertutup.
“Sangat mudah untuk mengidentifikasi WNA tersebut karena istrinya merupakan anggota legislatif Pringsewu dari Partai Nasdem yang juga saat ini mencalonkan diri kembali,” kata dia.
Pihaknya juga meminta KPU untuk menelusuri dan menghapus nama tersebut dari DPT. Menurut Fajar, KPU menyanggupinya.
“Kami mengira WNA tersebut berasal dari India. Namun berdasarkan keterangan KPU kami terima, ternyata WNA tersebut berasal dari Mauritius,” kata Fajar.
