oleh

98 Warga Bombana Terserang Stunting, TP PKK Diminta Turun Tangan

Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi

RUMBIA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bombana merilis jumlah warga yang terserang stunting atau masalah kekurangan gizi kronis di tahun 2019 yakni sebanyak 98 orang.

“Pada tahun 2019 berjumlah 98 orang. Jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2018. Dari data Kemenkes sekitar 30 persen,” kata Kepala Dinkes, dr Sunandar saat rapat koordinasi TP PKK Bombana, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya, dari jumlah warga yang terserang penyakit stunting, 70 persen diantaranya disebabkan sanitasi yang tidak baik atau tidak tersedianya jamban di rumah warga.

Untuk itu, kata dr Sunandar, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman bersama Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP – PKK) Bombana untuk mengambil langkah bersama dalam penaganan stunting.

Sementara itu, Bupati Bombana, H.Tafdil meminta TP PKK untuk lebih aktif dalam mencegah penyakit stunting, dengan memberikan edukasi bagi masyarakat di setiap desa.

“Stunting banyak yang dipengaruhi oleh prilaku hidup yang tidak sehat, salah satunya buang air besar di sembarang tempat,” kata Tafdil.

Ia juga meminta TP PKK setiap kecamatan hingga ditingkat desa, berperan besar dalam memerangi stunting, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan masyaarakat untuk hidup sehat.

“Karna banyak juga keluarga kita mampu, tapi tidak mau bikin jamban atau WC. Disinilah peran PKK yang ada setiap desa apalagi mereka punya dasa wisma, ini akan mudah kerjanya,” ujarnya.

BACA JUGA :

Tafdil menyebut, banyak Ibu hamil di daerah itu terkena penyakit diare, sehingga meyebabkan Stunting pada anak. Olehnya itu, Tafdil memerintahkan camat , lurah dan kepala desa untuk terlibat mencegah stunting.

“Saya rekomendasikan kepala desa dan camat kalau ada pengurusan administrasi, ditanya dulu ada WC nya atau tidak. Kita akan ada program sanitasi, TP PKK juga harus punya data soal itu,” tegasnya.

Tempat sama, Ketua TP – PKK Kabupaten Bombana, Hj, Andi Nirwana Sabbu meminta anggota TP PKK ditingkat kecamatan untuk lebih serius mendorong pencegahan stunting melalui peran aktif Posyandu.

Menurutnya, untuk menyukseskan program tersebut, TP PKK dan pemerintah hingga ditingkat desa harus bersinergi. Termasuk sanitasi, penaganan gizi buruk, ibu hamil hingga melahirkan harus di perhatikan.

“Tanpa program ini, Posyandu harus berjalan karena ini adalah bagian dari kerja Puskesmas. Jangan kita menjadi bagian yang tidak peduli dengan itu, ” ungkap Andi yang juga anggota DPD RI ini. /B

Terkini