Reporter: Betirudin / Editor: La Ode Adnan Irham
KENDARI – Adanya rencana pemerintah pusat mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina ke salah satu pertambangan di Sultra menjadi perhatian banyak pihak terlebih Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh.
Kata dia, pemerintah membuat PSBB agar masyarakat tidak mudik, tapi TKA akan didatangkan. Hal itu menurutnya harus dikaji ulang.
“Ini adalah kekeliruan yang dilakukan pemerintah pusat,” ungkap Ketua DPW PAN Sultra itu saat menghadiri Acara Bincang Bisa Ramadan di MeK TV, Sabtu 2 Mei 2020.
Penolakan itu kata ARS, bukan anti investasi namun adalah pencegahan penyebaran Covid -19 di Sultra. Karena kenyataanya Pandemi Covid -19 berasal dari sana (Cina).
Kemudian ia menambahkan tenaga kerja lokal kurang lebih 11 ribu orang dengan skil standar, seharusnya dimanfaatkan, bukan malah mendatangkan TKA.
“Maka ini menjadi fokus kita untuk menambah pengetahuan mereka agar berdaya guna, etos kerja harus diperbaiki sedikit demi sedikit,” jelasnya.
Ketua DPRD dua periode ini juga menambahkan 49 orang TKA yang pernah datang sebelumnya sudah menghebohkan masyarakat, apalagi 500 orang.
Terakhir ia mengatakan, DPRD adalah bagian dari masyarakat maka semua aspirasi harus didengarkan dan rasa kebangsaan harus kita satukan. (B)
