Reporter : Indras
Editor : Kang Upi
KENDARI – Tindakan represif aparat keamanan saat membubarkan aksi warga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (6/3/2019), yang berujung bentrok, mendapat perhatian aktifis mahasiswa.
Mereka mengecam atas jatuhnya korban luka dan hingga harus mendapatkan perawatan di RS dalam insiden tersebut. Apalagi, selain warga, banyak pula yang menjadi korban pemukulan adalah mahasiswa.
Terkait hal ini, Sekjend BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO, Ahmad Iswanto mengecam insiden pemukulan dan bentuk kekerasan lain yang dialami warga Wawonii (Konkep).
“Kami mengutuk keras tindakan pemukulan kepada masyarakat dan mahasiswa Wawonii. Kami meminta dan menuntut pertangungjawaban Kapolda Sultra dan Kasat Pol PP Sultra,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar kedua Pimpinan Institusi tersebut segera mengusut insiden pemukukan dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Wawonii.
“Dalam waktu 3 × 24 jam Kapolda dan Kasat Pol-pp Sultra harus menemukan pelaku pemukulan tersebut. Atau kedua Pimpinan Institusi tersebut turun dari jabatan nya karena dianggap tidak mampu menahkodai Institusinya,” ungkapnya.
Baca Juga :
Seluruh Aktivis Sultra Diajak Mempressure Kasus Penganiayaan Warga Konkep
PB HMI Kecam Pemukulan Warga Konkep
Hal senada juga diungkapkan aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Konawe, Ilham Saputra, yang menyesalkan tindakan Satpol-PP dan Aparat Kepolisian.
“Kami menyesalkan tindakan berlebihan oknum Aparat Kepolisian dan Satpol PP, dalam insiden aksi mahasiswa dan masyarakat Konkep di Kantor Gubernur Sultra,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, membubarkan aksi tidak harus dengan cara premannisme sampai terjadi pengroyokan oleh oknum Kepolisian dan Satpol PP. Menurutnya, cara yang dilakukan tidak beradab atau berprikemanusian.
Mestinya, aparat keamanan bisa melihat bahwa peserta aksi umumnya dari masyarakat biasa, kalangan orang tua bahkan ibu-ibu, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan cara kekerasan.
“Oleh karena itu kami meminta Kapolres Kendari dan Kasatpol PP Sultra dicopot dari jabatannya, dan meminta Kapolda Sultra memberikan sanksi oknum kepolisian yang bertidak berkelebihan,” tegasnya. (B)
