Reporter : Indras
Editor : Kang Upi
KONAWE – Jatuhnya korban dari warga Wawonii, Konawe Kepulauan (Konkep) dan peserta aksi menolak tambang lainnya akibat kekerasan aparat keamanan, menggugah keprihatinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Pasalnya, dalam aksi yang berujung ricuh itu turut menjadi korban sejumlah kader HMI, dan organisasi kepemudaan lainnya, yang mendukung gerakan warga Wawonii di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (6/3/2019).
Baca Juga :
- AMAN Sultra Soroti Dugaan Aktivitas Illegal Mining Galian C PT OFMEN dan PT CKS di Konawe Selatan, Desak Gubernur Evaluasi Hingga Cabut IUP
- PAKET Stadion Lakidende Rp 35 MILIAR TERANCAM MANGKRAK, Pengamat Konstruksi, Ilham: Kalau 84 Persen Sisa Mau Dikejar 45 Hari, Mana Bisa? Kecuali Bobot Dikarang!
- KOMENTAR NETIZEN KONAWE MEMBLUDAK! Kepemimpinan Ya Syam Dituding Hobi Hura-Hura Anggaran Ditengah Banyak Jalan Rusak, Ini Isi Komentar Paling Pedas
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
- Kuras APBD Miliaran Rupiah untuk Pameran Inovasi, HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kades-Lurah Se Konawe di Kejati Sultra
- DIREKTUR MUDA INI BIKIN HEBOH, Tri Saktiawan Okan : PT Rezky Cahaya Mineral Siap Kawal Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel Sampai Berdiri
Fungsionarias Pengurus Besar HMI, Bidang Lingkungan Hidup, Muhammad Ikram Palase mengecam insiden pemukulan yang diduga dilakukan oknum Satpol PP dan aparat kepolisian.
“Kami mencekam tindakan refresif oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan sejumlah masyarakat dan belasan mahasiswa Wawonii luka-luka,” ungkap Mantan Ketua Umum IPPMIK Kendari ini.
Ikram yang juga mantan Presiden Mahasiswa STIKES Mandal Waluya ini menyebut, pemukulan atas masa aksi telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia, dan merupakan pengekangan hak rakyat untuk menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah.
“Saya meminta Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mempresure persoalan tersebut sampai selesai,” ujarnya.
Baca Juga :
- Presiden Prabowo Suruh Efisiensi, Masyarakat Konawe Ribut Gegara Sewa ARTIS Ratusan Juta Padahal TPP ASN 10 Bulan Tak Dibayar, Dana Desa dan Kelurahan Bayar Sewa Tenda Puluhan Juta Untuk Inovasi, Kejati Sultra Didesak Turun Periksa
- JANGAN BILANG MANDEK, SETELAH DIDESAK, Polres Konawe Buka Suara : Sudah Terima Audit Inspektorat, Mamin Rp 9,2 M Segera Naik Penyidikan, 2 Bupati Konawe Diduga Terlibat?
- Produksi Sabu Secara Mandiri Skala Rumahan, Pria Asal Konawe Diamankan Petugas Direktorat Reserse Narkoba
- BULOG Gerak Cepat Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus dan Perkuat Pengawasan Nasional!
- Audiensi Warga Amberi vs PLN Nusantara Power Tidak Temui Titik Terang, Wabup Konawe: Jika Warga Menolak, Perusahaan Harus Angkat Kaki
- Ampuh Sultra Harapkan Pemilik IUP Tak Salah Gunakan Kepmen ESDM 365 untuk Monopoli Jasa Pertambangan
Ia juga menegaskan, bahwa tidak boleh ada aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, sebab akan ada musibah besar mengintai masyarakat jika 13 IUP tidak segera dicabut Pemerintah Provinsi Sultra.
“Tidak boleh ada aktivitas pertambangan disana. Merujuk RTRW Konawe Kepulauan, disana memang daerah yang bukan peruntuhkan tambang. Jadi wajib hukumnya aktivitas tambang ditiadakan,” pungkasnya. (A)
