Reporter: Ardilan
BAUBAU – Wakil Wali Kota (Wawali) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Ahmad Monianse mengakui adanya ketidakefisiensian dalam alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) tahun 2019.
Pengakuan itu disampaikan menanggapi catatan DPRD Baubau atas Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemkot Baubau tahun 2019, yang disampaikan dalam rapat paripurna dewan.
Monianse menuturkan, ketidakefisiensian alokasi anggaran terlihat pada alokasi belanja yang hanya mampu direalisasikan sebesar 90,85 % atau 5,5% lebih rendah dari batas minimum kewajaran yakni sebesar 95 persen.
Untuk itu, realisasi anggaran Pemkot Baubau wajib menjadi perhatian banyak di tahun mendatang agar realisasi lebih efisien dan efektif serta nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) bisa ke tingkat wajar.
“SILPA tahun 2019 sebesar Rp 91,42 miliar juga belum ideal. Peningakatan pendapatan tersebut tidak diiringi dengan perubahan perencanaan belanja atau perubahan anggaran,” kata La Ode Ahmad Monianse di Gedung DPRD, Rabu 24 Juni 2020.
Dijelaskan orang nomor dua di Kota Baubau ini, SILPA disebabkan meroketnya realisasi pendapatan sebesar Rp 889,15 miliar atau atau 8,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meksi begitu, lanjutnya, perbaikan menyeluruh perencanaan program kegiatan akan terus dibenahi Pemkot Baubau, sehingga secara teknis tidak ada lagi kegiatan yang tidak dapat terlaksana.
Politisi PDIP ini juga menjelaskan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau sebesar Rp 85,97 miliar sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan 21,70 persen dibandingkan 2018.
Ia menyebut, dirinya belum merasa puas atas capaian tersebut dan beranggapan masih akan melakukan peningkatan PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi didukung data dan kajian akademis yang tepat dan terukur, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kompeten.
“Indikator kemampuan berotonomi atau kemandirian daerah untuk membiayai belanja rutin ini merupakan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
