JAKARTA, Mediakendari.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto turut menghadiri peresmian sepuluh mall pelayanan publik (MPP) yang diresmikan Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023.
Kesepuluh MPP yang diresmikan berada di Kab. Buleleng (Bali), Kabupaten Sekadau (Kalbar), Kota Palangkaraya (Kalteng), Kabupaten Manggarai Timur (NTT), Kota Kupang (NTT), Kabupaten Morowali (Sulteng), Bone (Sulsel), Lebak (Banten), Aceh Tengah (Aceh), dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung).
Azwar Anas mendorong para Pj. Kepala Daerah agar menghadirkan MPP di setiap kabupaten dan kota diwilayahnya guna pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Saya harap semua Penjabat Kepala Daerah dapat membangun MPP pada setiap kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Tidak perlu gedung baru, tetapi pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Menpan-RB itu.
Andap Budhi Revianto menilai, bila Sultra memiliki MPP akan memberikan banyak keuntungan terkhusus dalam hal investasi diantara MPP akan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah menjadi satu hari saja. Jika masyarakat mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka akan menghabiskan waktu tidak lebih dari sehari.
Kemudian, MPP mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
“MPP mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menerima layanan. MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan yang semula berada di lokasi berbeda, menjadi pelayanan di satu tempat yang sama. MPP akan meningkatkan transparansi dengan konsep desain gedung bersifat ‘open space’ sehingga mencegah adanya praktik kecurangan di luar aturan yang berlaku,” katanya.
Andap menambahkan keuntungan lain bila memiliki MPP yakni meningkatkan daya saing bisnis. Rata-rata jumlah investasi di daerah akan meningkat setelah adanya MPP. Ia menyebut, saat ini baru 3 MPP yang ada di Sultra.
“Kita akan mendorong sepenuhnya Kabupaten/Kota yang belum memiliki MPP agar segera memilikinya demi pelayanan publik yang semakin mudah serta investasi yang semakin meningkat,” katanya.(RD)
