KENDARI – Dihari kedua pertemuan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza Kuta Bali, Selasa 10 Mei 2022.
Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan.
Sebab pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Dalam Rakernas bertema Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan tersebut, para Gubernur ditekankan pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan sehingga orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara.
Untuk mewujudkannya itu setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan. Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta.
Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan.
Ketua Umum APPSI, Anies Rasyid Baswedan melaporkan bahwa Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun ini dan menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.
“Karena itu APPSI juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para gubernur melalui berbagai forum,” ujarnya.
APPSI berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan akan dapat dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah.
Selain membahas dan mengesahkan program kerja APPSI tahun 2022, topik yang dibahas dalam Rakernas ini meliputi pertama, prospek peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan daerah dengan narasumber Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
Kedua, menjajaki peluang bagi pembentukan Daerah Otonom Baru yang di beberapa daerah masih sangat diharapkan dengan narasumber Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, pencermatan efektivitas pengelolaan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah dengan narasumber Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Pada hari kedua Rakernas APPSI 2022 ini, sidang dipimpin oleh Ketua APPSI H Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. Sedangkan rombongan dari Sulawesi Tenggara (Sultra) hadir antara lain Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi, SH serta jajarannya
Reporter : Sardin.D
