KENDARI, mediakendari.com – Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Sultra, Yuni Nurmalawati, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asrun Lio membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Prov. Sultra Tahun 202, Selasa, 03 Oktober 2023)
Rakerda tersebut mengankat Tema “Penguatan Fungsi dan Peran Organisasi DWP untuk mendukung kinerja pembangunan nasional” yang digelar di Hotel Zahra Syahriah Kendari. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DWP Prov. Sultra, Pengurus dan Anggota, Para Ketua DWP OPD, Instansi, Pengurus, Anggota se-Prov. Sultra, Para Ketua DWP Kab/Kota, Pengurus dan Anggota se-Sultra
Sebelum dimulai Rakerda DWP Prov Sultra, menyaksikan Tarian penyambutan dibawa Asuan ibu Ketua DWP Sultra, Drs. Wa Ode Munnah Asrun Lio
Dalam sambutan Ketua Dharamawati Persatuan Prov Sultra Andi Rahmawati Andi Azis, mengatakan Rakerda DWP Prov Sultra bertujuan untuk mengevaluasi, pelaksanakan program kerja tahun 2019-2023 dan mengindentifikasi kendala-kendala yang ada pada program kerja DWP yang telah berjalan.
Selain itu juga, menetapkan program kerja prioritas DWP, perlu dilaksanakan hingga akhir periode dalam penyelenggaraan Rakerda ini. Dimana pesertanya dibagi 4 komisi yaitu komisi A dengan materi Kesekretariatan organisasi keuangan, humas dan informasi, peserta dari komisi A Ketua DWP Kab/Kota, DWP instansi vertikal dan pengurus DWP yang merupakan unsur Kesekretariatan DWP Prov.Sultra.
Sementara Komisi B1 dengan materi Bidang Pendidikan, peserta pengurus DWP Prov. Sultra maupun DWP Kab/Kota dan vertikal berada dibidang pendidikan, Komisi B2 dengan materi bidang Ekonomi peserta pengurus DWP Prov. Sultra, DWP kab/Kota, serta vertikal berada bidang ekonomi dan Komisi B3 dengan materi bidang sosial dan budaya peserta pengurus DWP Prov. Sultra, DWP kab/Kota, serta vertikal berada bidang sosial budaya.
“Untuk peserta Rakerda berjumlah 225 orang, DWP Kab/Kota berjumlah 85 orang, DWP OPD Provinsi 115 orang dan DWP instansi vertikal berjumlah 21 orang,” Andi Rahmawati Andi Azis,.
Sementara itu, Asisten II Setda Sultra, Nurmalawati saat membacakan Sekda Sultra menyampaikan bahwa DWP adalah organisasi kemasyarakat yang menghimpun dan membina istri pegawai ASN yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta masyarakat pada umumnya.
“Eksistensi organisasi ini akan semakin berarti ditengah-tengah masyarakat, manakala seluruh anggotanya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat partisipasi sekecil apapun sumbangan yang diberikan kepada masyarakat asalkan bernilai positif mana organisasi ini akan semakin hadir dihati masyarakat,” Nurmalawati.
Nurmalawati menambahkan apabila organisasi tersebut beranggotakan istri-istri Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ASN juga mempunyai tugas memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsi ASN yang telah diberikan oleh negara.
“Sehingga peran aktif anggota DWP di tengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak yang positif bagi upaya ASN memberikan pelayanan dalam rangka penguatan fungsi dan peran organisasi, DWP dituntut untuk menghadirkan program kerja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” cetus dia.
Untuk dapat berperan aktif, kata Nurmalawati DWP berperan melihat sudah sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan Plh.
Usai membacakan sambutan Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati langsung membuka acara secara resmi Rakerda DWP Sultra.
Dalam acara tersebut ada Paparan dan testimoni Dharma Wanita Persatuan Kab. Kolaka Utara sebagai peringkat pertama DWP kab/kota oleh Ketua DWP Kab. Kolaka Utara, Suriana.
Suriana dalam testimoninya menyampaikan bahwa keanggotaan pengurus inti berjumlah 9 orang yang terbagi beberapa bidang yakni,
Bidang Pendidikan 13 orang, Bidang Ekonomi 13 orang, Bidang Sosial Budaya 13 orang, DWP OPD 39, DWP vertikal 2 dan DWP Kecamatan 15 orang.
Sedangkan jadwal sidang rapat kerja daerah dharma wanita persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yaitu sidang paripurna 1 (pertama) yang meliputi pengesahan forum pembacaan jadwal acara dan pembacaan tata tertib prakarya akan berlangsung sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, sidang paripurna 2 (kedua) meliputi pembukaan sidang evaluasi program kerja dan program prioritas DWP.
“Dilanjutkan dengan Pembagian komisi akan dimulai pada pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah sidang komisi yang terdiri dari sidang komisi A, sidang komisi B1, sidang komisi B2 dan sidang komisi B3 yang masing-masing meliputi pengesahan pimpinan sidang pembahasan materi dan perumusan hasil sidang pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Tengah,” kata Suriana.
Suriana menambahkan, kemudian perumusan hasil sidang komisi A komisi B1 komisi B2 dan Komisi B3 pada pukul 13.00 sampai dengan 13 30 waktu Indonesia Tengah pada pukul 13.30 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan sidang paripurna 3 (tiga) yang meliputi penyampaian hasil sidang komisi A, penyampaian hasil sidang komisi B1, komisi B2, komisi B3 tanggapan. Pada pukul 14.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Tengah perumusan hasil sidang paripurna 3 (ketiga) pada pukul 15.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Tengah istirahat dan hiburan.
Dilanjutkan dengan sidang paripurna 4 (empat) meliputi penyampaian hasil rumusan pengesahan hasil Rakerda Dharma wanita persatuan tahun 2023 pembacaan keputusan tentang hasil rakerda Darma Wanita Persatuan tahun 2023 dan penutupan sidang paripurna 4 pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.
Diakhir kegiatan akan ditutup langsung Ketua DWP Prov. Sultra Dra. Wa Ode Munanah Asrun Lio, bahwa tujuan kita bersama untuk melanjutkan atau dibebankan kepada kita semua sebagai mitra dalam pembangunan Sultra, sebenarnya kegiatan di tanggal 2 tetapi ternyata pelantikan Tim Penggerak PKK bertepatan tanggal 2 Oktober 2023.
“Sehingga Rakerda ini merupakan momen yang tepat dalam merefleksikan kembali organisasi DWP bagi kesejahteraan anggota dan keluarganya, yang sebelumnya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar harus berkontribusi bersama dalam kemajuan Indonesia dan anggotanya,” paparnya.
Tentu dalam merancang serta program kerja organisasi dalam hal DWP, Suriana menambahkan, sehingga kesejahteraan anggota merupakan tujuan prioritas Dharma Wanita, dengan saya terlibat di beberapa kegiatan di ibukota diminggu terakhir ini, artinya mengikuti Rakernas PKK, Rakernas Dekranas dan Darmawan Wanita itu harus saya semua hadiri
“Saya yakin ibu-ibu yang hadir disini akan mendukung dan membantu saya melaksanakan semua yang dibebankan kepada kita, ini merupakan organisasi perempuan ada pada pundak kita semua terutama kaum perempuan sehingga ini merupakan tantangan kita semua untuk bisa mewujudkan peran yang diberikan kepada kita para perempuan dan pembangunan daerah khususnya kaum perempuan sudah dilibatkan. Jadi kita DWP, Dekranasda dan organisasi perempuan lain bukan lagi hanya mengikut kegiatan yang batasannya hanya lingkup kerja kita saja dituntut untuk pemerintah dalam pembangunan khususnya masalah-masalah yang dihadapi daerah Sultra, yang dititipkan Pemerintah pusat adalah masalah stunting dan ini harus diselesaikan oleh lembaga perempuan,” Suriana
Kata dia, Terkait stunting merupakan masalah nasional butuh uluran tangan kita kau perempuan untuk menyelesaikannya dan mereka percaya kita mampu, ini merupakan tantangan untuk kita khususnya untuk daerah Kabupaten yang tinggi stuntingnya marilah kita bahu-membahu untuk 3 organisasi perempuan yang ada di Sultra karna semua ada sama saya akan membuat kegiatan dimana 3 organisasi ini bisa berjalan bersama.
“Jadi saya ingin 3 organisasi besar ini yang dimiliki perempuan kita kerjasama dengan baik, bisa menunjukkan kepada pemerintah kita mampu, seperti DWP otomatis merangkap anggota, kita sebagai istri ASN bisa membantu suami kita dalam kerja di pemerintah khususnya ibu Ketua DWP Kab/Kota karna ini tantangan yang besar sekali, kita diminta di pusat bisa melaksanakan kegiatan ini semua dengan keterbatasan anggaran selalu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait masalah-masalah dihadapi
“Saya berbincang-bincang dengan beberapa di provinsi lain mereka melakukan pendampingnya artinya menjadi orang tua asuh untuk anak-anak penderita stunting Ini masalahnya terkait dengan masalah ekonomi itu tidak bisa kita pungkiri kekurangan gizi dan 17 Kab/Kota menyediakan taman baca untuk anak-anak “. Tutup Ketua DWP Sultra,” pungkasnya (RD)
