Oleh : Rusli
Eskalasi suhu politik Indonesia dalam beberapa waktu ini semakin memanas karena adanya konflik yang terjadi, mulai dari demonstrasi mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang sudah beberapa hari ini melakukan demonstrasi besar-besaran hingga adanya korban jiwa mahasiswa Universitas Haluoleo dan juga korban karena ditabrak mobil saat bentrokan terjadi, saat melakukan demonstrasi penolakan revisi KUHP dan UU KPK yang dapat dinilai revisi itu melemahkan KPK.
Di samping itu, terjadinya unjuk rasa dari berbagai kota di Indonesia saat ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD hingga di depan kantor DPR RI sebagai wakil rakyat, agar revisi KUHP dan UU KPK bisa di tinjau kembali dan mengingatkan pemerintah bahwasanya ia telah melakukan kesalahan.
Oleh sebab itu, pemerintah dapat meninjau ulang agar tidak terjadi polemik di dalam masyarakat bahwasanya pemerintah tidak begitu ambisi dalam mengambil keputusan tanpa melihat efek dari keputusan itu, bukan karena faktor politik individu atau menguntungkan sekelompok orang.
Martir perjuangan sebagai kokohnya demokrasi akan dikenang dimanapun sampai kapanpun. Dalam pemerintahan oligarki yang tidak ada keadilan, rakyat berontak mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintah bergeser menjadi demokrasi.
Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik, lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan.
Masing-masing pihak ingin mengatur sendiri. Keadaan itu mengakibatkan bergesernya demokrasi menjadi okhlokrasi. Dari pemerintahan, okhlokrasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan (Suryo Gilang Romadlon, 2016). Karena Semua itu, merupakan wajah penindasan di Negara demokrasi ini bahwa di tubuh penguasa ada terjadi kongkalikong yang di bangun antara oligarki dan pemerintah.
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
Senayan dan istana menjadi persekongkolan untuk mendapatkan kepentingan dalam sisi lain jauh paling berbagi kue. Arus pusarannya begitu cepat yang dapat menguntungkan sebagian elit politik dan koorporasi pemilik modal. Oleh sebab itu, mahasiswa turun kejalan bukan karena di tunggangi tetapi karena cinta terhadap negeri ini hingga meninggalkan bangku-bangku kuliah untuk melakukan demonstrasi karena kepercayaan terhadap perwakilan rakyat dan kurangnya keadilan di tubuh pemerintah.
Jeffrey A. Winters dalam bukunya bertajuk Oligarchy menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Menurut Winters, teorisasi Oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula.
Meskipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai setara, akan tetapi kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut. Klaim ini didasarkan pada distribusi sumber daya material diantara anggota komunitas politik, demokrasi atau sistem lainnya, yang memiliki pengaruh besar pada kekuasaan. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, makin besar kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan pengaruh politik.
Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik, menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan.
Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan anggota organisasi terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan.
Kita akan dilihatkan pada dunia bahwa kita bisa membangun dunia baru yang nantinya tidak lagi ada problem atau konflik yang terjadi seperti kemiskinan, deskriminatif terhadap papua yang sekarang ini lagi memanas dan dapat menimbulkan korban jiwa dari kerusuhan, melakukan represif terhadap aktivis, kebakaran hutan, kenaikan sembako, permasalahan agrarian, serta kenaikan BPJS. Tetapi di masa depan kita tidak akan lagi kesenjangan diantara rakyat.
Oleh karenanya itu, pemerintah harus lebih jeli melihat berbagai macam permasalahan yang sedang terjadi, agar tidak berlarut-larut yang nantinya akan semakin banyak menelan korban. Gelombang demonstrasi akhir-akhir ini semakin memperihatinkan, karena kurangnya tensi komunikasi antara penguasa dan mahasiswa yang pada akhirnya terjadi bentrokan luar biasa yang dipertontonkan kepada rakyat tanpa mengambil sikap.
Penulis adalah mahasiswa S3 Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin.
Isi dari tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab penulis.
