Redaksi
KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa paparkan kondisi bencana dan pasca bencana banjir di Konawe dalam rapat bersama jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Rapat yang digelar Rabu (10/7/2019), di Ruang Rapat Taskin ini dilaksanakan atas inisiasi Kemenko PMK untuk percepatan penanggulangan dampak bencana banjir di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe, Drs Ameruddin menuturkan, bahwa rapat tersebut dipimpin Deputi I Bidang Percepatan Penanganan Pengungsi Kemenko PMK.
Baca Juga :
- Update : Kasat Reskrim Polres Konawe akan Kirimkan Pelapor SP2HP Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen ASN Sekdes
- Bawaslu Konut Umumkan 14 Calon Panwascam Pilkada 2024 yang Lolos Seleksi Tertulis
- UHO Memberikan Dukungan untuk Kemerdakaan Palestina
- Hadiri Halal Bihalal di Keluarga Asaki Raya, Harmin Ramba : Menjadi PJ Bupati Piur untuk Membagun Konawe yang Lebih sejahtera di Kota Padi dan Melanjutan Kepemimpnan KSK
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Baubau Imbau Pelaku Usaha Wajib Miliki Izin PIRT
- BPBD Kendari Bersihkan Saluran Kali Andounohu
“Dalam rapat tersebut dibahas teknis pemenuhan kebutuhan dasar sesuai bidang tugas baik kementrian, lembaga serta Kepala Daerah selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah,” kata Amerudin.
Dalam rapat, kata Amerudin, daerah terdampak bencana banjir seperti Konawe, Konut dan Morowali juga diminta untuk senantiasa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.
Selain itu, lanjut Amerudin, turut dibahas juga skema pemberian bantuan untuk warga yang menjadi korban bencana banjir, khususnya warga yang bergerak di sektor usaha produktif berbasis pertanian dan perikanan.
“Jadi untuk pemberian bantuannya, diawali dengan daerah mengusulkan melalui dinas terkait, misalnya di bidang pertanian itu untuk sawah yang puso akibat banjir,” jelasnya.
Jadi daerah melalui dinas tersebut, kata Amerudin, harus menyampaikan data lengkap terkait kebutuhan bantuan di bidang pertanian, seperti bantuan bibit dan lainnya.
“Jadi Pemerintah Pusat tidak akan mungkin mau langsung menurunkan bantuan tanpa ada usulan dari daerah terkait bantuan yang dibutuhkan, sesuai data yang sudah diverifikasi,” ujarnya.
Baca Juga :
- Rela Basah-Basah, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Tinjau Lokasi Banjir di Desa Laloika Pondidaha
- Informasi Terkait Pasien Meninggal karena Obat Terlarang di RS Jiwa Sultra adalah Hoaks
- Prestasi Pj Bupati Konawe Diakui Presiden Jokowi dan Mendagri, Kamis 25 April 2024, Harmin Ramba Terima Piagam Penghargaan di Balai Kota Surabaya
- Pemprov Sultra Siap Tampung Pedagang Kawasan MTQ ke Gedung PLUT KUMKM
- Pj Gubernur bersama Sekda Sultra Melayat Almarhum Sultan Buton ke-40
- Polsek Poasia Bekuk 7 Pelaku Curanmor di Kota Kendari, 2 Residivis
Ia juga menuturkan, secara umum data kerugian dan kondisi pasca bencana banjir di Konawe telah disampaikan, seperti jumlah pengungsi, rumah yang hanyut, infrastruktur, pertanian dan perikanan.
“Tetapi untuk data secara detail nanti SKPD yang akan melakukan verifikasi, dan selanjutnya data itu akan dikirimkan ke departemen serta BNPB untuk acuan pemberian bantuan,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat pada prinsipnya tetap membuka ruang untuk memberikan bantuan bagi daerah yang terdampak bencana banjir.
“Namun diawali dengan daerah yang mengirimkan data kebutuhan bantuan apa yang dibutuhkan daerah,” pungkasnya.