Redaksi
KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa paparkan kondisi bencana dan pasca bencana banjir di Konawe dalam rapat bersama jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Rapat yang digelar Rabu (10/7/2019), di Ruang Rapat Taskin ini dilaksanakan atas inisiasi Kemenko PMK untuk percepatan penanggulangan dampak bencana banjir di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe, Drs Ameruddin menuturkan, bahwa rapat tersebut dipimpin Deputi I Bidang Percepatan Penanganan Pengungsi Kemenko PMK.
Baca Juga :
- Polda Sultra Raih Juara 1 Kluster 2 Serapan Bulog pada Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri
- Gagas Sampara Raya Cup I, Doktor Suryadi : Wadah Silaturahmi 8 Kecamatan dan Cetak Bibit Unggul Sepak Bola Konawe
- SATGAS LAT Minta KAPOLRI Tindak Tegas Dugaan Pertambangan Nikel Nakal di Sultra
- Opini : Ketika Tambang Memanas, Saatnya Polisi Hadir Bersama Masyarakat
- 50 TAMBANG NIKEL KENA POTENSI DENDA Rp80,19 TRILIUN, CERI: Berapa Yang Masuk KAS Negara? BAGAIMANA DENGAN PERUSAHAAN YANG DIKAITKAN ISTRI GUBERNUR SULTRA ASR?
- RESMI: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Mutasi 88 Pati-Pamen, 14 PJU Mabes & 19 Kapolda Berganti
“Dalam rapat tersebut dibahas teknis pemenuhan kebutuhan dasar sesuai bidang tugas baik kementrian, lembaga serta Kepala Daerah selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah,” kata Amerudin.
Dalam rapat, kata Amerudin, daerah terdampak bencana banjir seperti Konawe, Konut dan Morowali juga diminta untuk senantiasa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.
Selain itu, lanjut Amerudin, turut dibahas juga skema pemberian bantuan untuk warga yang menjadi korban bencana banjir, khususnya warga yang bergerak di sektor usaha produktif berbasis pertanian dan perikanan.
“Jadi untuk pemberian bantuannya, diawali dengan daerah mengusulkan melalui dinas terkait, misalnya di bidang pertanian itu untuk sawah yang puso akibat banjir,” jelasnya.
Jadi daerah melalui dinas tersebut, kata Amerudin, harus menyampaikan data lengkap terkait kebutuhan bantuan di bidang pertanian, seperti bantuan bibit dan lainnya.
“Jadi Pemerintah Pusat tidak akan mungkin mau langsung menurunkan bantuan tanpa ada usulan dari daerah terkait bantuan yang dibutuhkan, sesuai data yang sudah diverifikasi,” ujarnya.
Baca Juga :
- SATGAS LAT Minta KAPOLRI Tindak Tegas Dugaan Pertambangan Nikel Nakal di Sultra
- PIRA Sultra Kehilangan Sosok Ibu: Fenni Anggarainy Natakusuma – Saya Bersaksi Dessy Indah Rachmat Orang Baik
- Dekan FEB Unusia Pimpin Kolaborasi Internasional Terbitkan Riset Akuntansi Ekologi Syariah di Jurnal Q1 JURIS
- Hj Rujuwati Harun Nyatakan Siap Maju Sebagai Ketua KKSS Kota Kendari 2026-2030
- KNPI Sultra Desak Kejagung dan Satgas PKH Transparan Soal Denda Administratif Perusahaan Nikel PT TMS di Kabaena Bombana
- Jalin Kerjasama Publikasi Jangka Panjang, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan Kepada Perwakilan Manajemen Huayou Cobalt dan Apresiasi IPIP Pomalaa sebagai Pusat Hilirisasi Baru di Sultra
Ia juga menuturkan, secara umum data kerugian dan kondisi pasca bencana banjir di Konawe telah disampaikan, seperti jumlah pengungsi, rumah yang hanyut, infrastruktur, pertanian dan perikanan.
“Tetapi untuk data secara detail nanti SKPD yang akan melakukan verifikasi, dan selanjutnya data itu akan dikirimkan ke departemen serta BNPB untuk acuan pemberian bantuan,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat pada prinsipnya tetap membuka ruang untuk memberikan bantuan bagi daerah yang terdampak bencana banjir.
“Namun diawali dengan daerah yang mengirimkan data kebutuhan bantuan apa yang dibutuhkan daerah,” pungkasnya.
