Redaksi
KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa paparkan kondisi bencana dan pasca bencana banjir di Konawe dalam rapat bersama jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Rapat yang digelar Rabu (10/7/2019), di Ruang Rapat Taskin ini dilaksanakan atas inisiasi Kemenko PMK untuk percepatan penanggulangan dampak bencana banjir di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe, Drs Ameruddin menuturkan, bahwa rapat tersebut dipimpin Deputi I Bidang Percepatan Penanganan Pengungsi Kemenko PMK.
Baca Juga :
- Minggu Kasih di Gereja Toraja, Dir Samapta Sampaikan Pesan Bahaya Narkoba
- Wakapolres Konsel Bersama Wagub Sultra Hadiri Harlah Ponpes Nahdlatul Ulum – 1000 Jamaah Tumpah Ruah di Konda
- Minggu Kasih, Kapolres Konawe Selatan Ajak Jemaat Gereja Perangi Judi Online dan Narkoba
- LIRA Sultra Desak Gakkum Beri Sanksi Pidana PT Sambas Atas Dugaan Perambahan Hutan Mangrove
- Kapolres Konsel AKBP Daeng Riandika Pimpin Pengungkapan Curanmor dan Penyerahan Motor Temuan di Sabulakoa
- Polda Sultra Penegakan Hukum Hasilkan Lelang Barang Rampasan Negara Rp8,18 Miliar, Didominasi Kasus Pertambangan
“Dalam rapat tersebut dibahas teknis pemenuhan kebutuhan dasar sesuai bidang tugas baik kementrian, lembaga serta Kepala Daerah selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah,” kata Amerudin.
Dalam rapat, kata Amerudin, daerah terdampak bencana banjir seperti Konawe, Konut dan Morowali juga diminta untuk senantiasa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.
Selain itu, lanjut Amerudin, turut dibahas juga skema pemberian bantuan untuk warga yang menjadi korban bencana banjir, khususnya warga yang bergerak di sektor usaha produktif berbasis pertanian dan perikanan.
“Jadi untuk pemberian bantuannya, diawali dengan daerah mengusulkan melalui dinas terkait, misalnya di bidang pertanian itu untuk sawah yang puso akibat banjir,” jelasnya.
Jadi daerah melalui dinas tersebut, kata Amerudin, harus menyampaikan data lengkap terkait kebutuhan bantuan di bidang pertanian, seperti bantuan bibit dan lainnya.
“Jadi Pemerintah Pusat tidak akan mungkin mau langsung menurunkan bantuan tanpa ada usulan dari daerah terkait bantuan yang dibutuhkan, sesuai data yang sudah diverifikasi,” ujarnya.
Baca Juga :
- Mediator Hukum Sri Wulandari, S.H., M.H.,C.Me : Kritik Ridwan Bae ke Gubernur ASR Adalah Masukan Positif, Bukan Ranah Kadis Pariwisata
- Jubir Kerajaan Moronene Keuwia Bantah Narasi “Tanah Raja”: Tegaskan Tak Pernah Jual Tanah Warisan Masyarakat
- Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Dilaporkan ke KPK! Diduga Terima Aliran Dana Tambang Rp 2,09 Triliun PT TMS
- DPC JPKP Nasional Konkep Soroti Pemadaman Listrik Berulang di Wawonii Utara : Desak PLN Beri Penjelasan
- PT LAW Jadi Contoh Buruk Pemberdayaan, Cegah Konflik Antar Pengusaha Lokal
- SATGAS LAT Minta KAPOLRI Tindak Tegas Dugaan Pertambangan Nikel Nakal di Sultra
Ia juga menuturkan, secara umum data kerugian dan kondisi pasca bencana banjir di Konawe telah disampaikan, seperti jumlah pengungsi, rumah yang hanyut, infrastruktur, pertanian dan perikanan.
“Tetapi untuk data secara detail nanti SKPD yang akan melakukan verifikasi, dan selanjutnya data itu akan dikirimkan ke departemen serta BNPB untuk acuan pemberian bantuan,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat pada prinsipnya tetap membuka ruang untuk memberikan bantuan bagi daerah yang terdampak bencana banjir.
“Namun diawali dengan daerah yang mengirimkan data kebutuhan bantuan apa yang dibutuhkan daerah,” pungkasnya.
