Reporter: Ardilan
BAUBAU – Anggota DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) Acep Sulfan mengkritik penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau.
Acep menilai, penyaluran bansos yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 amburadul dan belum maksimal.
“Masih banyak kepala keluarga layak menerima namun tidak terdata sebagai penerima bansos,” kata Acep Sulfan, Kamis 21 Mei 2020.
Politisi Gerindra ini membeberkan dari hasil penelusurannya, bansos senilai Rp 500 ribu dalam bentuk Sembako yang diterima warga tidak lengkap, karena hanya beras, telur dan minyak.
“Setelah saya cek dilapangan banyak warga sebagai penerima bansos untuk kecamatan wolio hanya mendapatkan bantuan berupa minyak dan telur. Sedangkan berasnya belum diterima,” ujarnya.
Untuk itu, Ketua Fraksi Gerindra ini menyarankan Pemkot Baubau melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan evaluasi ulang terkait distribusi Bansos mulai dari data penerima hingga penyaluran agar akurat dan lebih maksimal.
Selain itu, Acep merasa sejauh ini penyaluran Bansos di Kota Baubau minim informasi sehingga siapa yang memperoleh dan apa yang diperoleh masyarakat belum diketahui.
Acep juga meminta Dinsos lebih terbuka dalam melakukan sosialisasi dan mempublikasikan pemberian bansos baik sumber dananya dari APBD Kota Baubau, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra maupun dari Pemerintah Pusat.
“Supaya masyarakat bisa mudah melakukan pengawasan dan memantau lansung verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos, apakah masuk dalam penerima bansos daerah, pemprov atau pemerintah pusat. Karena saat ini pembagian bansos sudah memunculkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini harus diantisipasi jangan sampai terjadi gejolak besar dimasyarakat,” tutur Acep.
Ia menambahkan, Pemkot Baubau agar transparan dalam pengelolaan anggaran penanggulangan Covid-19 yang dialokasikan sebesar Rp 92,2 miliar.”Supaya publik juga tahu,” tutupnya. /B
